Kemenhub akan Permudah Konsesi BUP Perairan Tertentu

MN, Jakarta – Dalam rangka optimalisasi pengusahaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan konsesi untuk penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Indonesia.

Ditjen Perhubungan Laut segera mendorong percepatan partisipasi BUP swasta dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Tentunya hal itu dapat memberikan dampak langsung pada penerimaan Negara serta memberikan multiplier effects bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Subagiyo di Jakarta, Kamis (28/4) menjelaskan, bahwa saat ini perkembangan bisnis kepelabuhanan menuntut proses birokrasi dapat berjalan optimal berbasis kecepatan layanan, transparansi proses serta target capaian yang diharapkan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi tata Kelola bisnis kepelabuhanan.

Salah satu lini bisnis kepelabuhanan yang berkembang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, pencucian kapal, pencampuran bahan, pengisian minyak atau air bersih, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.

“Bentuk kerja sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP dalam pengusahaan pelabuhan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Subagiyo mengungkapkan, pemberian konsesi wilayah tertentu di perairan sudah ada 2 (dua) lokasi, yaitu di Perairan Taboneo oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Indonesia Multipurpose Terminal dan di Perairan Muara Berau oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Adapun pelaksanaan Kerjasama dalam bentuk konsesi memiliki tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas, efiesiensi pengelolaan, serta optimalisasi dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk diantaranya adalah upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pendapatan konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, perjanjian konsesi bertujuan dapat memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan yang dilakukan oleh BUP atau Badan Usaha Pelabuhan.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Konsesi Dan Kerja Sama Melalui Mekanisme Pelelangan yang salah satunya mengatur tata cara konsesi dan mekanisme pelelangan untuk pengusahaan pelabuhan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan. Penetapan Peraturan Menteri dimaksud menjadi bentuk komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendorong partisipasi Badan Usaha Pelabuhan dalam bidang kepelabuhanan secara lebih transparan, efektif, efisien dan tentunya menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Untuk memperkuat implementasi prosesnya, Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 383 Tahun 2022 tentang Standar Dokumen Dan Pedoman Evaluasi Dan Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi Dalam Pengusahaan Pelabuhan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Atas Prakarsa BUP.

(Bayu/MN)