Kepala OP Utama Tanjung Priok, Subagiyo saat Public Expose
Jakarta (Maritimnews) – Sebagai salah satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, khususnya di pelabuhan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok selaku UPT Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan semakin kencang menggaungkan dukungan terhadap program National Logistic Ecosystem (NLE) di Tanjung Priok.
Dalam acara Publik Expose Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, di Hotel Swiss Bellin Kemayoran Jakarta, Rabu (5/4), Kepala OP Utama Tanjung Priok, Subagiyo menegaskan, bahwa progres penataan NLE di pelabuhan Tanjung Priok telah diterapkan dengan berbagai inovasi layanan diantaranya, Inaportnet, Single SubMission (SSm) Pengangkut dan Single Billing, Sistem Monitoring (SIMON) TKBM, Single Truck Identification Data (STID) dan Driver Identification Data (DID), serta Terminal Booking System (TBS).
Bahkan saat ini, jelas Subagiyo, melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan sedang dilakukan proses integrasi beberapa layanan antar Instansi Pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses integrasi tersebut dikoordinasikan oleh LNSW dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Untuk SSm Pengangkut, dilakukan integrasi layanan kedatangan kapal yang meliputi layanan Kantor Otoritas Pelabuhan, layanan Kantor Kesyahbandaran, layanan Kantor Bea Cukai, layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan layanan Imigrasi. Posisinya sudah pada tahap piloting dalam satu siklus dan single billing,” pungkas Subagiyo.
Seperti dketahui, NLE (National Logistic Ecosystem) adalah suatu hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen international sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di Gudang. Penerapan NLE merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menjadi rangkaian kegiatan mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.
(Bayu Jagadsea/MN)
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…