AS Tambah Pangkalan Militernya, ‘Bargaining Power’ Filipina Makin Tinggi

Jakarta (Maritimnews) – Usai menggelar latihan militer bersama Filipina, Amerika Serikat (AS) terus menjalin hubungan dengan negara-negara ASEAN. Baru-baru ini, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) James McConville bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto di Jakarta.

Keduanya membahas kerja sama militer guna meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan. Indonesia tentu tetap mengacu sebagai negara yang netral dalam konflik Laut China Selatan (LCS).

Dengan Filipina, AS memang sudah membuat kesepakatan kerja sama militer yang dikenal dengan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sejak 2014. Pangkalan militer AS terus bertambah mencapai 9 titik di tahun 2023 ini.

Tujuannya tak lain adalah membendung pengaruh kekuatan China di dalam spektrum konflik Laut China Selatan.

Menurut Wakil Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, kerja sama militer AS itu tak dipungkiri akan menimbulkan gejolak yang lebih tinggi di kawasan.

Ia menjelaskan bagi negara-negara yang berkonflik seperti Filipina, kerja sama tersebut memang diharapkan untuk menaikan nilai tawar negaranya di dalam konflik Laut China Selatan.

“Sejak Putusan Permanent Court of Arbitrase (PCA) keluar pada 2016, Filipina tidak bisa meng-endors putusan tersebut karena China menolak, maka dari itu adanya bantuan atau kerja sama militer dengan AS menjadi bargaining power yang menguntungkan mereka,” ucap Surya kepada maritimnews, Minggu (14/5).

Tak hanya Filipina, negara-negara yang berkonflik lainnya di LCS seperti Vietnam, Malaysia dan Brunai Darussalam juga akan senang dengan adanya perkuatan pangkalan militer AS di kawasannya.

“Mereka sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk terlibat dalam pusara konflik, yang mana tentu sangat menguntungkan AS dalam upaya mengepung China,” jelasnya.

Lanjut Purnawirawan Bintang Dua TNI AL itu, suasana demikian semakin mengarah kepada besarnya perlombaan senjata antarnegara di kawasan.

“Nah peran Indonesia harus bisa mendamaikan. Indonesia sebagai non blok harus berupaya untuk mewujudkan stabilitas kawasan,” tuturnya.

Walaupun ketika terjadi perang di kawasan ini, Indonesia menjadi negara yang terdampak akibat itu karena titik konflik berada di beranda wilayah kita.

“Dalam sisi kekuatan Indonesia juga harus siap ketika terjadi perang, karena mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan terdampak pada kepentingan nasional kita,” pungkasnya. (*)