OP Tanjung Perak Dorong RIP Terintegrasi Provinsi Jawa Timur

Surabaya (Maritimnews) – Kesepakatan kolaborasi antara DP World Dubai dengan perusahaan swasta nasional Maspion Group menggarap proyek pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) kapasitas 3 Juta TEUs di Jawa Timur, didukung oleh Kementerian Perhubungan. Pihak Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak pun gencar mendorong ditetapkannya reviu Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Terintegrasi Provinsi Jawa Timur.

Kepala OP Utama Tanjung Perak, Muhammad Anto Julianto menjelaskan, Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.301/10/14/DJPL/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 menjelaskan bahwa diperlukan surat keterangan dari masing-masing Daerah, yaitu Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, Bupati Gresik dan Bupati Bangkalan terkait dokumen reviu RIP Terintegrasi telah sesuai dengan Tata Ruang di wilayah tersebut.

“Kami dukung kerjasama antara swasta global dan nasional guna membangun Terminal Peti Kemas dalam konsep dokumen reviu RIP, namun dapat dipastikan mereka menunggu realisasi RIP Tanjung Perak secara terintegrasi sebagai acuan agar dapat merealisasikan pembangunan sesuai aturan,” terang M Anto Julianto kepada Maritimnews di Surabaya, Selasa (3/10).

Menurut Anto Julianto, saat ini progres pengajuan reviu RIP Tanjung Perak Terintegrasi Jawa Timur adalah pengajuan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, Bupati Gresik, dan Bupati Bangkalan.

“Keberadaan RIP Tanjung Perak dan sekitarnya terintegrasi Jawa Timur yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor 22 Tahun 2021, perlu dilakukan reviu,” pungkasnya.

Perlu diketahui bersama, tujuan penerbitan RIP Tanjung Perak Terintegrasi, terkait beberapa perubahan dari RIP sebelumnya serta menjadi pedoman atau acuan dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum di masa depan sehingga dapat menjamin kepastian usaha.

(Bayu Jagadsea/MN)