Categories: PelabuhanTerbaru

Kualitas Pelayanan Kesehatan Turun, SP TPK Koja: Tinjau Kebijakan Manajemen

Serikat Pekerja TPK Koja

Jakarta (Maritimnews) – Kualitas layanan kesehatan bagi karyawan KSO Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dinilai menurun, Serikat Pekerja (SP) meminta agar Manajemen segera meninjau kembali kebijakan terkait kesehatan sebab pelayanan yang diberikan kepada karyawan saat ini lebih rendah daripada standar sebelumnya. Pekerja berharap prosedur pelayanan kesehatan bisa lebih efisien dan efektif dengan membuat MoU bersama pihak Asuransi.

Ketua Umum SP TPK Koja, Farudi menjelaskan, bahwa Serikat Pekerja sangat prihatin terkait menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di TPK Koja, bahkan pihaknya telah menyurati Manajemen khususnya terkait Pelayanan Asuransi Kesehatan, antara lain soal Cover Medis, Mekanisme Top Up, Jangka Waktu Reimbursement, Rumah Sakit Kerjasama, dan Respon PIC Asuransi.

“Kami meminta agar Manajemen segera meninjau kembali kebijakan terkait pelayanan kesehatan ini. Faktanya, banyak karyawan mengeluhkan penurunan kualitas pelayanan asuransi kesehatan yang mereka terima,” tutur Farudi kepada Maritimnews di Jakarta, Senin (2/9).

Farudi menegaskan, sorotan SP TPK Koja adalah, sementara kualitas pelayanan kesehatan mengalami penurunan justru laporan keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan, artinya laba perusahaan justru mengalami kenaikan. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi para karyawan juga SP, mengapa di saat perusahaan mencatatkan kenaikan laba, kualitas pelayanan kesehatan bagi karyawan malah turun?

“Kesehatan adalah faktor utama dalam menjamin keamanan dan keselamatan kerja yang dapat saja berpotensi buruk, terlebih pekerjaan di terminal peti kemas yang memiliki beban kerja cukup berat. Harapan kami agar Pemerintah dan Kementerian BUMN bisa proaktif memperhatikan hak warga negara termasuk pekerja,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

14 minutes ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

8 hours ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

1 day ago

FSP BUMN Bersatu: Kasus 6 Karyawan PT APBS, Bentuk Kriminalisasi Kejaksaan

Surabaya (Maritimnews) - Tidak ada bukti selama persidangan adanya aliran Dana ke enam Karyawan PT…

1 day ago

Pilihan Prioritas Pembangunan Dry Port di Provinsi Jawa Tengah

oleh: Dr Dayan Hakim NS, Dosen Tetap Program MM Universitas Jayabaya Dry port (atau pelabuhan…

1 day ago

Kawasan Industri dan Hilirisasi, Harapan Pelabuhan di Lampung

Bandar Lampung (Maritimnews) - Peran pelabuhan laut sebagai pintu gerbang perdagangan dan perekonomian, membutuhkan keberadaan…

1 day ago