Pakar Transportasi Laut : Kedaulatan Lalu Lintas Laut Kita Kurang Dari 15%

MN, Jakarta – Pakar Transportasi Laut, Wahyono Bimarso, menekankan pentingnya sistem transportasi angkutan laut yang baik bagi perekomian negeri ini. Sebagai negara kepulauan dengan banyak wilayah laut yang memiliki pengaruh besar bagi rantai pasok perdagangan global, sistem transportasi lalu lintas angkutan laut kita justru masih jauh dari kata memadai. Hal ini diungkapkan oleh pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HIPI) saat didaulat menjadi narasumber Konferensi Pers Awal Tahun yang digelar oleh The National Maritime Institute (Namarin) di Hotel Sofyan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Dimulai dari infrastruktur kepelabuhan kita yang masih terkesan berantakan dalam pengelolaannya, di mana sangat banyak pelabuhan kita yang masih ilegal. Dengan wilayah yang sangat luas ditambah hampir setengah dari ribuan pelabuhan yang beroperasi masih tidak teradministrasikan dengan baik dan legal, menjadi tantangan besar bagi bangsa kita ke depannya.

“Negara kita itu sangat luas,  ada tiga ribu pelabuhan. Tetapi yang masuk dalam administrasi negara sekarang itu hanya setengahnya, hanya sekitar seribu lima ratusan. Jadi, yang lain-lain itu beroperasi tapi ilegal. Misalnya pelabuhan batubara ilegal dan pelabuhan umum ilegal itu banyak. Kita masih banyak PR yah,” ujarnya.

Bila ditelaah lebih mendalam, persoalan kepelabuhan ini, masih belum menyentuh kecilnya jumlah pelabuhan kita yang bersifat komersial, yang bahkan kurang dari 5% dari total pelabuhan yang ada, dan seluruhnya dikelola oleh satu BUMN saja pada saat ini. Yang berarti saat ini, seluruh pelabuhan komersial di Indonesia dikelola penuh oleh pemerintah.

“Dari tiga ribu itu, baru seribu lima ratusan yang masuk dalam tatanan kepelabuhan nasional. Itu di bawah Kementerian Perhubungan. Dari tiga ribu itu hanya sekitar seratusan yang komersial, yaitu dikelola Pelindo,” tambahnya. 

Lebih lanjut, alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyoroti mirisnya kondisi lalu lintas angkutan laut kita, yang tercermin dari sulitnya operator-operator angkutan laut kita untuk bertahan. Di mana mayoritas aktivitas ekonomi bangsa ini sangat tergantung transportasi laut dengan menyisakan sekitar 10% melalui moda lainnya. 

“Dari lalu lintas angkutan laut, perairan kita di luar angkatan laut, yang komersial itu ada 53 operator yang mengangkut lalu lintas angkutan domestik peti kemas. Ada 53 operator. Nah dari 53 operator ini kondisinya memang berat. Padahal 90% dari perekonomian nasional kita tergantung dari 53 operator,” ungkapnya.

Dan ini baru menghitung lalu lintas angkutan laut kita untuk aktivitas ekonomi dalam negeri saja. Kita belum menghitung aktivitas ekspor dan impor yang justru 100% dikuasai oleh asing. 

“Nah ini kita lupa, karena apa perekonomian itu masuknya dari laut bukan dari udara. Nah 53 operator ini adalah lalu lintas angkutan peti kemas domestik yang beroperasi di seluruh Indonesia. Itu di luar ekspor impor,” tekannya.

Lebih jauh, ia menjabarkan terkait ironi yang terjadi di dunia pelayaran kita saat ini yang mana tidak ada satu pun perwakilan kita dalam aktivitas lalu lintas ekonomi antar negara. 

“Lalu lintas angkutan laut ekspor impor contohnya misalnya Tanjung Priuk itu ada sekitar 7 juta TEUs. Yang 6 juta TEUs itu ekspor impor itu 100% sudah kapal asing semua. Jadi, betapa parahnya kita,” jelasnya.

Melihat fakta dari 7 juta TEUs lalu lintas angkutan lalut di wilayah kita dengan 6 juta TEUs diantaranya dikuasai asing, yang berarti kurang dari 15% peran kita, sebagai orang yang hidup pada tiga zaman, ia kembali bernostaglia tentang kemajuan di kita masa lalu, khususnya di medio 1950-1960-an saat Indonesia masih bisa berbangga diri karena ada perwakilan yang mengibarkan bendera kita dengan berlayar mengelilingi dunia. 

“Sekitar tahun 60-an itu negara kita masih punya bendera di luar negeri, yaitu Djakarta Lloyd, keliling dunia itu, mewakili bendera nasional keliling dunia, sekarag kita nol, artinya apa, sekarang kita mengalami kemunduran. Jadi saya sewaktu SD SMP itu melihat Djakarta Llyod itu keliling dunia,” kenangnya.

Kembali ke masalah lalu lintas angkutan laut domestik. Ia pun menerangkan kerentanan pengangkutan dalam negeri kita yang meski 100% masih dikuasai oleh anak bangsa, namun itu semua tidak terlepas intervensi pemerintah.
“Kita kenapa kok masih bisa 100% angkutan laut yang di Indonesia masih kita kuasai? Karena kita punya yang namanya asas Cabotage . Dilindungi, makanya masih bisa,” tegasnya.