sedikitnya ada 200 pengaduan kasus pelaut yang masuk ke PPI dan 70 persen di antaranya sudah terselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses advokasi. 200 kasus tersebut didominasi oleh pelaut yang bekerja di dalam negeri.
Apalagi saat ini katanya pemerintah sedang bervisi maritim, tetapi negara belum hadir untuk mengatasi nasib pelaut
Melalui ketua umumnya, Andri Yani Sanusi, PPI dengan tegas mengutuk perusahaan yang tak membayar santunan kematin sesuai aturan. Hal itu tak ubahnya seperti mafia di bidang kemaritiman.
Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) mengapresiasi Pemerintah dan DPR atas pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi Undang Undang
Melihat kekisruhan yang terjadi pada organisasi yang menjadi wadah SDM utama dalam pembangunan Poros Maritim Dunia ini, Pelaut Senior pada 6 Oktober 2015 melayangkan Petisi Pelaut Indonesia kepada pihak Pemerintah.
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengunjungi Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Amagarapati,…
Ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.
Masih banyak pelaut Indonesia yang memiliki standar hidup jauh dibawah rata-rata baik standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) maupun oleh International Maritime Organization (IMO).
Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menghimbau kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan untuk segera membahas teknis tentang standar pengupahan bagi pekerja laut atau pelaut Indonesia yang bekerja di kapal dalam negeri.
Apa yang terjadi dalam dunia kepelautan Indonesia tidaklah seindah dengan cita-cita luhur yang didengungkan oleh Presiden Jokowi tersebut. Hampir 3 tahun visi itu berjalan, masih banyak praktik perbudakan bagi pelaut Indonesia.
