Demi mewujudkan pemerataan harga di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus mengembangkan efisiensi dan juga efektivitas program tol laut. Meskipun, dalam pelaksanaannya program tol laut diakui masih memiliki kelemahan di tingkat muatan angkutan balik yang masih rendah.
Dalam acara peluncuran buku Tol Laut, Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia pada Senin (21/9), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kejayaan maritim pada masanya.
Setelah berjalan beberapa waktu, program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 yang lalu, sudah terasa manfaatnya oleh banyak pihak di negeri ini. Dari mulai turunnya disparitas harga, hingga mulai terbukanya wilayah-wilayah yang selama ini hampir “terisolir”.
Setelah berjalan selama lebih kurang lima tahun, program unggulan Presiden Joko Widodo, Tol Laut, telah menjadi salah satu moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi suatu wilayah yang dampaknya bisa menekan disparitas harga di negeri ini.
Setelah mampu menurunkan disparitas harga sebesar 15-20 persen, pemerintah mulai mendorong penyelenggaraan angkutan logistik Tol Laut bukan hanya dengan sistem port to port (dari pelabuhan ke pelabuhan), namun sampai end to end (langsung sampai ke konsumen), sehingga program ini akan tepat sasaran ke masyarakat dan masyarakat sendiri dapat merasakan harga yang terjangkau.
Ketua Persatuan Nasional Aktivis Maritim (Pena Maritim) Makbul Muhammad memberikan tanggapan atas tudingan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar, terkait gagalnya program tol laut. Menurutnya, Dahnil justru gagal paham soal program andalan pemerintahan Jokowi-JK ini.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis mengadakan Diskusi Media II yang tema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK” yang diselenggarakan di Aula Keluarga Besar Marhaenis, Central Cikini Building Gd.Impression Lantai 4, Jl. Cikini Raya 58A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (15/4).
Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik tentang refleksi kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tema di Hotel Grand Puri Perintis, Jum’at (5/10).
Ketua Komite Nasional Garda Nawacita Abdullah Kelrey menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah gagal dalam membangun program kemaritiman yang telah dicanangkannya sejak awal menjabat dari 2014 yang lalu.
Dalam rangka memperkuat konektivitas melalui program tol laut, Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) menerbitkan rancangan usulan kerja sama antara Kementeria Perhubungan dengan Kementerian Desa .
