Kespel dan Perempuan, Isu Strategis Indonesia di APHoMSA Ke-21
Tim Ditjen Hubla saat mengikuti pertemuan APHoMSA ke-21 secara virtual
MN, Jakarta – Pertemuan Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies (APHoMSA) ke-21 yang digelar secara virtual pada tanggal 18 – 20 Mei 2021 diikuti oleh 26 negara, termasuk Indonesia diwakili Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Rapat dibuka oleh CEO of Australia Maritime Safety Authority (AMSA), Mick Kinley selaku tuan rumah dan dihadiri Secretary General of IMO, Mr Kitack Lim.
Pertemuan yang digelar selama 3 (tiga) hari membahas isu-isu strategis bidang maritim di antaranya Women in Maritim (peran perempuan di dunia maritim), keselamatan pelayaran serta kesejahteraan pelaut, perlindungan lingkungan maritim, penanganan musibah di laut, dan kerjasama regional.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan isu seputar keselamatan pelayaran terkait Port State Control Inspection dan peran perempuan di dunia maritim yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo didampingi Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air KPLP, Een Nuraini Saidah, Kasubdit Tertib Berlayar KPLP, Capt Dedtri Anwar, Kepala Seksi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal KPLP, Agus Pujo Imantoro, Kasubbag Kerjasama Luar Negeri, Barkah Bayu Mirajaya, Ketua Umum Women in Maritime (WIMA) Indonesia, Dr Chandra Motik dan perwakilan unit kerja terkait lainnya.
“Indonesia selalu siap dan mendukung program APHoMSA untuk mencapai visi utamanya yaitu menciptakan lingkungan maritim yang aman, terjamin dan bersih di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Dirjen Agus di pertemuan APHoMSA, Selasa (18/5).
Selanjutnya, Dirjen Agus menyampaikan sejak Indonesia menjadi anggota Tokyo MoU tahun 1996, akhirnya di tahun 2021 Indonesia berhasil masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU berdasarkan hasil Laporan Tahunan Tokyo MoU Tahun 2020. Selain itu, setiap tahunnya Indonesia juga selalu berada di 5 (lima) besar terbaik negara anggota Tokyo MoU yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras selama tiga tahun terakhir yang terbangun melalui sinergi antara Kementerian Perhubungan, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), INSA dan semua pihak,” kata Dirjen Agus.
Dirjen Agus menjelaskan, Ditjen Perhubungan Laut memiliki kewajiban untuk menjamin kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi persyaratan konvensi internasional serta meminimalisir kemungkinan kapal berbendera Indonesia di-detain atau ditahan di luar negeri.
Dalam pelaksanaanya, Dirjen Agus menjelaskan terdapat beberapa kendala bagi PSCO Indonesia yakni begitu luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 636 pelabuhan dan 141 pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional, namun di sisi lain jumlah PSCO masih kurang hanya 52 personil di seluruh Indonesia.
“Oleh karenanya, untuk mempertahankan status White List ini, Indonesia akan melatih dan mencetak lebih banyak PSCO untuk melaksanakan pemeriksaan kapal di pelabuhan-pelabuhan vital di Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air KPLP, Een Nuraini Saidah menyampaikan peranan perempuan di dunia maritim Indonesia yang tergabung dalam Women In Maritime (WIMA) yang merupakan salah satu organisasi di bawah naungan International Maritime Organization (IMO).
“WIMA Indonesia didirikan pada tahun 2015, terdiri dari para perempuan yang berprofesi di bidang kelautan, pejabat pemerintah, praktisi perkapalan, pengacara maritim, surveyor kelautan, pengusaha kelautan, dan akademisi. WIMA Indonesia memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan peran perempuan di bidang maritim untuk membangun kembali dan meningkatkan budaya maritim di Indonesia,” kata Een.
Selanjutnya Ketua Umum WIMA Indonesia Dr. Chandra Motik menambahkan, isu peran perempuan di dunia maritim disorot dalam rangka menciptakan kesetaraan gender dan pendidikan perempuan yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama di dunia kerja dan untuk keterwakilan dan peran perempuan dalam membangun perdamaian dan rehabilitasi.
Menurutnya, WIMA Indonesia memiliki visi sebagai organisasi yang berperan sebagai mitra sejajar dengan pemangku kepentingan maritim lainnya. Memiliki misi untuk memperkuat budaya bahari di Indonesia, meningkatkan profesionalisme peran perempuan dalam industri dan jasa maritim guna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terdepan. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sektor maritim serta memberdayakan keluarga dan istri pelaut.
“Sebagai perwujudan visi misi tersebut, WIMA Indonesia telah melakukan banyak kegiatan mulai dari penanaman pohon mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan maritim hingga melakukan banyak kegiatan pelatihan, khususnya terhadap istri para pelaut,” ujarnya.
Sebagai informasi, forum APHoMSA merupakan pertemuan regional yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1996, yang membahas tentang isu-isu terkait perlindungan lingkungan maritim, keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk kesejahteraan pelaut, kerjasama regional, dan isu-isu maritim terkait lainnya.
(Bayu/MN)
