Ketua Dewan Penasihat Iperindo Beberkan Segudang Masalah Industri Perkapalan
Ketua Dewan Penasihat Iperindo Bambang Haryo Seokartono.
Jakarta (Maritimnews) – Pada Rabu (5/10) lalu, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) masa bakti 2022-2026 resmi dikukuhkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Anita Puji Utami menjabat sebagai ketua yang baru menggantikan Eddy K Logam.
Eddy K Logam sendiri saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat yang diketuai oleh Bambang Haryo Soekartono. Segudang permasalahan yang menyelimuti industri perkapalan nasional menjadi PR (Pekerjaan Rumah-red) besar bagi Iperindo selaku mitra strategis pemerintah dalam memajukan galangan kapal nasional.
Sebagai mantan Anggota Komisi V DPR dan malang melintang di bisnis pelayaran, sosok Bambang Haryo memang dinilai mempuni sebagai Ketua Dewan Penasihat Iperindo. Di kepengurusan sebelumnya, Bambang Haryo juga sudah didapuk sebagai Ketua Dewan Penasihat Iperindo.
Kepada Maritimnews.com, Bambang menuturkan bahwa saat ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan di Indonesia. Hal itu terjadi karena masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap eksistensi galangan kapal nasional.
“Perhatian pemerintah masih sangat kurang, misalnya dalam menciptakan iklim usaha, sudah seharusnya di setiap pelabuhan internasional ditempatkan suatu galangan kapal. Tetapi saat ini yang terjadi adalah galangan kapal sulit beroperasi karena perairan di sekitar pelabuhan terlalu dangkal,” ucap Bambang, Kamis (6/10).
Lanjut BHS biasa disapa, pemerintah seharusnya melakukan revitalisasi memperbaiki alur laut galangan kapal sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu dengan melakukan pengerukan.
Keberadaan galangan kapal di sekitar pelabuhan internasional merupakan bagian dari maintenance facility yang disediakan oleh pelabuhan untuk kapal-kapal yang sandar.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini juga melihat masih rendahnya insentif yang diberikan kepada industri perkapalan. Hal itu sangat jauh berbeda dengan negara-negara lain seperti Cina, Malaysia dan Singapura.
“Belum lagi ditambah dengan masalah perpajakan dan kecukupan listrik, akhirnya galangan kapal kita sulit bersaing. Ini perlu aturan terintegrasi dari berbagai kementerian,” tegasnya.
Masalah lain yang dipaparkan oleh BHS ialah mengenai masih maraknya institusi pemerintah atau perusahaan-perusahaan BUMN yang membangun kapal di galangan luar negeri.
Ia berharap ada aturan tegas yang mengatur itu agar mereka diwajibkan membangun kapal di dalam negeri.
“Inilah perlunya sinergi agar bisa mendukung pertumbuhan galangan kapal kita sehingga bisa tumbuh lebih cepat baik kuantitas maupun kualitasnya,” imbuh dia.
Dengan begitu, industri perkapalan bisa berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan banyak lapangan kerja.
Masih kata BHS, di sinilah peran pemerintah dalam membuat regulasi yang memberikan banyak kesempatan untuk galangan kapal nasional tumbuh dan berkembang.
“Selain itu SDM galangan kapal kita juga sudah seharusnya dikirim untuk belajar ke negara-negara maju agar ada transfer knowledge,” tandasnya.
Hal itu menjadi catatan dari Iperindo untuk disampaikan kepada pemerintah, sehingga keberadaan Iperindo dapat memberikan manfaat pada tumbuhnya industri galangan kapal nasional.
