Diskusi Publik APS Mencari Solusi Penyelesaian Beasiswa Otsus Papua
Ketua Umum APS, Laus Dea Calvin Rumayom
Jayapura (Maritimnews) – Kegiatan Diskusi Publik dalam rangka mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan beasiswa otonomi khusus Papua diselenggarakan oleh Analisis Papua Strategis atau APS yang merupakan komunitas global profesional Putra Putri Papua, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Jayapura.
Diskusi menghadirkan beberapa guru besar, pakar hukum dan pendidikan diantaranya, Guru Besar Universitas Cenderawasih Prof. Melkias Hetaria, Koordinator BP3OKP Pdt Alberth Yoku, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Tokoh Senior Papua Politikus dan Birokrat Constant Karma, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Jerman Prof Andi Marwan, Diaspora Indonesia di beberapa negara seperti Singapura, Rusia, Jerman dan Australia, Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun serta Anggota DPR Papua Komisi V Jack Komboy dan anggota Majelis Rakyat Papua yang juga Ketua PWKI Papua dan tokoh perempuan Papua Dorince Mehue serta beberapa tokoh senior Papua.
Pada ruang diskusi publik beasiswa otsus yang diselenggarakan secara on line dan kanal youtube tersebut sangat menyita perhatian publik dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri, karena saat bersamaan tata kelola manajemen penyelenggaraan pemerintahan di Papua sedang mengalami pasang surut dalam pelayanan bagi masyarakat, hal ini terjadi karena Gubernur Papua menjalani masa sidang di KPK.
Kini Papua mengalami masa peralihan pemberlakuan Otonomi Khusus jilid 1 ke Jilid 2 dengan hadirnya 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru atau DOB dan juga permasalahan penyelesaian HAM yang belum terselesaikan dibeberapa tempat, bahkan termasuk konflik bersenjata yang berkepanjangan antar TPN OPM dan TNI/Polri yang masih terus terjadi pada berbagai wilayah di Tanah Papua yang terus menambah jumlah korban sipil maupun aparat.
Diskusi Publik yang dimoderatori Ketua Umum Analisis Papua Strategis Laus Dea Calvin Rumayom berlangsung pada saat bersamaan terjadi demonstrasi para orang tua dari ribuan mahasiswa penerima beasiswa otsus Papua dengan bermalam dan tidur yang sudah memasuki hari ketiga di halaman kantor Gubernur Papua.
Mereka menuntut jawaban penyelesaian beasiswa yang saat ini berdampak bagi beberapa mahasiswa Papua harus mengalami dikeluarkan dari kampus-kampus tempat menempuh pendidikan, bahkan ada yang dikeluarkan dari tempat tinggal asrama di luar negeri.
“Diskusi ini diharapkan menjadi masukan sebagai solusi bagi Pemerintah Pusat di tengah implementasi Otsus Papua jilid II ini,” terang Laus yang juga Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan 2021.
Sementara menurut Prof Melkias Hetaria guru besar UNCEN, bahwa sangat diperlukan payung hukum dari turunan tata kelola beasiswa Otsus sebab instrumen dari Undang Undang Otonomi Khusus sudah sangat jelas mengatur mengenai pendidikan bagi Orang Asli Papua.
Tokoh Senior Papua, Constant Karma sebagai mantan Wakil Gubernur Papua pada zaman awal pemberlakuan Otonomi Khusus Papua tahun 2001 menyampaikan, bahwa kejadian ini harus segera diselesaikan dengan perangkat negara melalui Kementerian Lembaga teknis, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan dibantu Kementerian Luar Negeri yang menangani permasalahan warga Indonesia di luar negeri.
Direktur Riset Analisis Papua Strategis Center Development For Development and Global Studies yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Dr Richard Patty saat awal membuka ruang diskusi publik katakan sangat menjadi perhatian bersama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah karena permasalahan yang di alami mahasiswa Papua selaku generasi emas Papua yang nanti akan membangun Papua di berbagai bidang.
Turut hadir dalam ruang diskusi publik beberapa Tokoh Intektual Papua Ben Ruatakurei dan Willy Hegemur, Ketua Lempeng Papua Ps Catto Mauri, anggota MRP yang tokoh cendekiawan Papua Toni Wanggai, Tokoh Pegunungan Papua Pdt Diben Elaby dan Sekjen Analisis Papua Strategis Willem Thobias Fofid, bahkan turut hadir Pembina APS sekaligus Staf Khusus Menteri Perhubungan Kementerian Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, dan para mahasiswa Papua dan anggota APS di berbagai Negara.
(Bayu Jagadsea/MN)
