Kemenhub Lepas Kapal Tol Laut Perdana 2024 di Surabaya
Pelepasan kapal tol laut perdana tahun 2024 oleh Kementerian Perhubungan di Surabaya
Surabaya (Maritimnews) – Komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan Program Tol Laut secara konsisten, merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).
Mengawali kegiatan Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program tol laut guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di timur Indonesia, serta meningkatkan perkembangan wilayah 3TP menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas aktivitas ekonomi dan sosial.
Upaya tersebut diawali dengan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut, yakni KM. Logistik Nusantara 3 yang dioperatori PT. Pelni bertempat di Dermaga BJTI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada hari Selasa (16/1).
Pelepasan perdana Kapal Tol Laut ini dihadiri langsung oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Buyung Lalana dan Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Kemaritiman Ir Andre Mulyana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, M Arif Agustian, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Capt Heru Susanto, dan Direktur Usaha Barang dan Tol Laut PT PELNI, Yossianis Marciano.
Menurut Buyung Lalana, KM. Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo – Tidore – Tanjung Perak.
“Pada pelayaran perdana ini, KM. Logistik Nusantara 3 akan membawa muatan sebanyak 115 Teus, berupa muatan Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) seperti Beras, minyak goreng, dan gula sebanyak 77 Teus ke Tidore dan sebanyak 38 Teus ke Jailolo,” jelas Buyung Lalana.
Dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, KM Logistik Nusantara 3 diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat.
“Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berpesan kepada para Operator pelaksana kegiatan Tol Laut untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan” ujarnya.
Selain itu, Buyung juga mengajak semua pihak baik lembaga dan institusi terkait, serta Pemerintah Daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini.
Lebih jauh Buyung Lalana mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”.
“Target Pemerintah untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan dapat mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga,” pungkasnya.
(Bayu Jagadsea/MN)
