Ini Pandangan Dr Abdul Rivai Ras Soal Poros Maritim

Kolonel Laut (KH) Dr Abdul Rivai Ras (Foto: Dok Pribadi)

Maritimnews, Jakarta – Pakar keamanan maritim Kolonel Laut (KH) Dr Abdul Rivai Ras memberikan pandangannya terkait perjalanan visi presiden poros maritim dunia. Ditemui di sela-sela FGD bertajuk ‘Meningkatkan Koordinasi dalam Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Laut untuk tahun 2016 dan Seterusnya’ di Hotel Pullman, Jakarta, (7/3/16), Rivai biasa akrab disapa menjabarkan pengertian poros maritim itu sendiri yang menurutnya belum terjabarkan dengan baik.

Kaprodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyampaikan pokok permasalahannya berpangkal pada adanya gap knowledge, baik pada lingkup nasional maupun internasional.

“Sederhananya kita hanya merujuk dengan peraturan internasional (UNCLOS-red) dengan membangun regulasi agar tidak berbeda. Selanjutnya baru memetakan pekerjaan siapa yang mengurus di kolong laut, permukaan laut dan dasar laut,” ulasnya.

Saat ini poros maritim dikatakan belum bisa berjalan karena belum ada definisi yang jelas. Janji itu yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Jokowi saat ini. “Sampai sekarang saya belum lihat penjabaran poros maritim dan lima pilarnya di masing-masing kementerian dan lembaga,” selorohnya.

Menurutnya, semangat dalam Pilpres saat itu sudah selaiknya diturunkan menjadi suatu konsep formula. Jika formula belum ada maka jangan berharap implementasinya akan baik dan terarah. Maka dari itu dalam perjalanan 5 tahun ini konsep formula itu harus matang terlebih dahulu.

Selanjutnya, mengenai SDM dan infrastruktur  juga harus disiapkan. Jangan sampai ketika pembangunan berjalan baru memulai belajar SDM-nya. Analisisnya menyebutkan bahwa SDM merupakan faktor krusial dalam perjalanan poros maritim.

Masih banyaknya mispersepsi soal poros maritim, membuat program ini semakin sulit terjabarkan ke instansi-instansi lainnya termasuk Pemerintahan Daerah. Padahal, menurut pandangannya, Pemda merupakan ujung tombak dalam menjalankan poros maritim dunia.

“Pemerintah Daerah harus melaksanakan itu visi maritim dengan lima pilar yang jadi perangkatnya. Karena seharusnya pusat itu hanya mengeluarkan anggaran, daerah yang membangun infrastrukturnya,” tambahnya.

Sementara, menyangkut Bakamla, Rivai berpandangan harus ada sinergisitas antar lembaga yang saat ini dibawah kendali Bakamla. Sedangkan permasalahannya saat ini ialah ketika Bakamla disebut sebagai Angkatan Kelima dan mampu menjangkau hingga laut territorial sampai ZEE, namun masih berbenturan dengan fungsi TNI AL kemudian.

“Apakah kapal Bakamla dapat disebut War Ship. Dalam ketentuan UNCLOS memang disebutkan hanya kapal negara yang bisa sampai ZEE, kemudian hanya ada dua lembaga yang berwenang yaitu Coast Guard dan Navy,” terangnya.

Menjawab masalah-masalah tersebut, Rivai lebih menariknya pada sudut pandang bagaimana komitmen itu dibangun yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran domain maritim.

“Membangun common understanding tentang wawasan dan kesadaran domain maritim dalam menuju good order at sea juga dibarengi dengan membangun konsensus dan komitmen untuk kepentingan bersama dalam rangka integrated maritime governanance,” pungkasnya. (TAN)