Laksda TNI (Purn) Christina M Rantetana: Dekin Layaknya Wantanas, Kenapa mau Dibubarkan?

MNOL, Jakarta – Wacana pembubaran Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang diusung oleh Kementerian Pendayagunaan dan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) menjadi buah bibir terhangat dalam nuansa kemaritiman Indonesia saat ini. Kendati tidak sefenomenal masalah reklamasi dan dwelling time, namun masalah ini sudah semestinya hangat di permukaan. Mengingat sepak terjang poros maritim dunia terkait good maritime governance bersinggungan erat dengan keberadaan lembaga ini.

Purnawirawan TNI AL yang pernah menjabat sebagai anggota MPR/DPR fraksi TNI/Polri Laksda TNI (Purn) Christina M Rantetana angkat bicara perihal usulan pembubaran lembaga yang dahulu bernama Dewan Maritim Indonesia itu.

Menurutnya, Dekin sangat berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang terus diwacanakan untuk dibubarkan dengan alasan efisiensi. Dekin adalah wadah yang sangat strategis untuk menetapkan kebijakan tentang kelautan karena negara kita terdiri dari 75 % laut.

“Makanya dewan ini langsung diketuai oleh Presiden RI, sama dengan Wantannas, Dewan Ketahanan Nasional, yang diketuai langsung oleh Presiden, dan dalam operasional sehari-hari dijalankan oleh Sekjen,” ungkap Christina.

Lebih lanjut, perempuan asal Toraja ini menegaskan justru seharusnya keberadaan lembaga ini sejalan dengan kebijakan presiden untuk menjadikan laut sebagai beranda depan dan platform bagi ruang hidup dan ruang juang, sehingga tidak boleh dipunggungi. Maka Dekin seharusnya diperkuat dengan menjadikan sekretarisnya sebagai Sekjen.

“Sangat ironis kalau kebijakan presiden untuk tidak memunggungi laut (ruang hidup dan ruang juang) tetapi wadah strategis untuk menetapkan kebijakan dalam mengisi ruang hidup dan ruang juang ini justru akan dibubarkan,” katanya dengan penuh kegelisahan.

Pembubaran Dekin ini akan menjadi bahan perbincangan baik nasional maupun internasional, sekaligus menjadi tanda tanya besar mengapa justru dengan gencarnya nuansa kebaharian Indonesia di tengah visi poros maritim dunia, lembaga ini justru hendak dibubarkan.

Padahal sampai dengan detik ini, poros maritim juga belum diterjemahkan dalam dokumen baku kenegaraan. Seharusnya Dekin ini, di mana presiden sendiri merupakan pimpinannya gencar melakukan sosialisasi program poros maritim dunia beserta turunannya.

“Menurut saya ada inkonsistensi kebijakan dan komitmen, jadi apa kata dunia? Sangat berbeda dengan Kemenko Kemaritiman. Dekin harus menghimpun dan mewadahi pemikiran semua stakeholders terkait dengan kelautan termasuk Perguruan Tinggi dan para pakar kelautan untuk digodok dan dirumuskan sebagai bahan masukan bagi presiden dalam mengambil keputusan,” ulasnya.

Seperti pada Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) yang juga langsung dipimpin oleh presiden, meskipun terdapat Lemhanas dan Kementerian Pertahanan sekalipun, dewan ini tetap eksis dalam merumuskan masalah ketahanan nasional.

“Saya pernah menjadi staf ahli salah satu Kemenko selama 7 tahun dan juga menjadi Pelaksana tugas salah satu kedeputian di Kemenko dimaksud. Kalau dibilang fungsi Dekin sudah tergantikan dengan Kemenko, tetap intinya sangat berbeda dengan Dewan yang diketuai langsung oleh presiden yang dapat menghimpun seluruh stakeholder,” pungkasnya.

Sejatinya, pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia memerlukan politicall will kala mengoptimalkan lembaga ini menjadi ‘motor’ berjalannya visi tersebut. Oleh karena itu, perlu duduk bersama dalam membahas permasalahan ini yang sebenarnya jauh lebih urgent ketimbang permasalahan maritim lainnya. (TAN)