Kemenko Maritim dan SD Dorong Percepatan Infrastruktur Kelautan

MNOL, Yogyakarta – Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai kebijakan pembangunan kelautan harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung penuh dan merealisasikan hal tersebut. Langkah yang akan dilakukan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi kelautan adalah mengkoordinasikan, menyinergikan, dan memonitor serta pengendalian terkait kebijakan yang implementatif, yang bisa dijalankan dalam hal mewujudkan pembangunan budaya maritim terhadap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Dengan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat; penataan ruang dan kelestarian lingkungan laut; pembangunan tol laut untuk konektifitas antarpulau; peningkatan pendidikan dan IPTEK; diplomasi maritim; dan penguatan keamanan maritim menjadi pedoman yang harus dijalankan.

Kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya laut telah dijalankan oleh KKP dan akan terus dilanjutkan. Salah satu langkah operasional guna menjalankan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan. Pemanfaatan sumber daya laut berjalan optimal, maka akan mendongkrak perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan program pembangunan nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Tahun 2016 mendukung penuh langkah Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)-KKP memiliki kegiatan prioritas berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan. Salah satu mekanisme penggunaan dananya dilakukan melalui Dana Tugas Perbantuan (TP) dari KKP ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Enam jenis sarpras yang akan dibangun tersebut di tersebar di 86 Kab/Kota dan 25 Provinsi yaitu: (1) Integrated Cold Storage (Skala Besar dan Skala Kecill): 29 unit, (2) Single Cold Storage: 29 unit, (3) Ice Flake Machine Skala Besar: 23 unit, (4) Gudang Rumput Laut: 7 unit, (5) Pabrik Rumput Laut:10 unit, (6) Pabrik Tepung Ikan: 3 unit.

Dari 6 jenis sarpras tersebut di atas, terdapat 1 (satu) jenis sarpras yang merupakan proyek strategis nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu Integrated Cold Storage.

“Nelayan itu senjatanya ada dua, ada cold storage dan es, keduanya itu bisa tidak ada tanpa terpenuhinya daya listrik. Untuk itu, kita bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan listrik di Yogyakarta. Saat ini berapa banyak cold storage yang kita punya? Ini yang harus kita pikirkan dan direalisasikan,” tutur Agung Kuswandono, Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim saat membuka Rapat Koordinasi Pemenuhan Pasokan Daya Listrik bagi Sarana Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan, di Yogyakarta (22/6) lalu.

Sementara itu, Gatot Saptadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY menambahkan Yogyakarta menjadi contoh single cold storage dengan kapasitas 3 ton, untuk itu pemerintah daerah harus memberikan kerja sama yang baik agar ini bisa direalisasikan.

“Ini merupakan implementasi ‘among tani dagang layar’, di mana nantinya kelompok tani di setiap kabupaten akan menjadi operatornya. Lokasi sarana dan prasarana tersebut akan membuat kebutuhan nelayan di kota Yogyakarta akan terpenuhi dan bisa menjangkau wilayah Pacitan. Yogyakarta menjadi percontohan untuk Jawa di bagian tengah”, tandas Gatot.

Khusus untuk Regional Jawa Bagian Tengah (Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), sarpras pendukung produksi kelautan dan perikanan akan di bangun di 10 Kabupaten/Kota meliputi Single Cold Storage sebanyak 9 unit yaitu di Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Brebes, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Demak dan Kota Yogyakarta, serta Pabrik Rumput Laut sebanyak 1 unit yaitu di Kab. Karawang.

“Guna memastikan sarpras pendukung produksi kelautan dan perikanan yang akan dibangun pada tahun 2016 ini dapat terealisasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka kami akan mengkoordinasikan sejak persiapan sampai terbangunnya sarpras tersebut serta akan terus dimonitor pelaksanaannya sampai dengan beroperasinya sarpras tersebut,” lanjut Agung.

Permasalahan yang kerap muncul pada pembangunan sarpras pendukung produksi kelautan dan perikanan adalah pemenuhan pasokan daya listriknya yang tidak memadai, untuk itu pada kesempatan ini dari awal kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama PT. PLN (Persero) yang selama ini memasok kebutuhan listrik nasional.

Mengingat pengadaan sarpras pendukung produksi kelautan dan perikanan akan terus diadakan sampai dengan tahun 2019, maka diharapkan pada tahun mendatang KKP menyampaikan perencanaan kebutuhan pasokan listriknya kepada PT. PLN setahun sebelumnya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pihak PT. PLN pada rapat koordinasi tingkat pusat beberapa minggu yang lalu di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman.

Untuk mengetahui sejauh mana persiapan DIY sebagai objek percontohan di wilayah Jawa bagian tengah, maka dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi rencana pembangunan Single Cold Storage di Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta pada hari Kamis (23/6).

Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung rencana lokasi pembangunannya, sehingga memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya apabila terdapat kendala khususnya terkait pemenuhan pasokan daya listriknya.

Peran semua pihak khususnya Pemerintah Daerah sangat penting guna keberlanjutan sarpras pendukung produksi kelautan dan perikanan terutama terkait dukungan APBD-nya setiap tahun sampai dengan benar-benar mandiri dari pengelola sarana prasarana tersebut.