Gelar Ratas di atas KRI di Perairan Natuna, Presiden mendapat Acungan Jempol

MNOL, Jakarta – Di KRI Imam Bonjol-383, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas permasalahan sengketa Natuna dengan China, (23/6). Pokok bahasan utama rapat itu terkait ditembaknya kapal nelayan China di daerah perairan Natuna, di mana di area itu China juga mengklaim sebagai daerah traditional fishing ground-nya.

Protes China atas tertembaknya kapal ikan Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna dalam rapat ini.

“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Isyarat berang pemerintah Indonesia kepada China kian jelas terlihat dari deretan pejabat tinggi yang dibawa Jokowi ke Natuna. Di antara mereka ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, MKP Susi Pudjiastuti, dan Kasal Laksamana TNI Ade Supandi.

Sementara itu Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menyambut baik upaya presiden tersebut. Pasalnya, rapat tersebut akan memberikan efek gentar di kawasan terutama China akan kedaulatan NKRI yang sudah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

“Tindakan patriotik Jokowi perlu diacungi jempol, karena ini merupakan sebuah signal kuat bahwa presiden berani mengambil sebuah tindakan taktis di tengah konflik Laut Tiongkok Selatan,” kata Ahlan.

Ramainya pemberitaan dan opini di jagat media sosial terkait ulah kapal nelayan China yang disponsori oleh pemerintahnya langsung mendapat respon dari Presiden Jokowi melalui rapat ini.

“Sikap dan tindakan China perlu mendapatkan perlawanan dari pemimpin negara, karena dengan seperti itu harapannya, China tidak menganggap Indonesia sebelah mata dan coba menginjak wilayah kedaulatan NKRI,” tandasnya.

Lulusan Perkapalan Undip itu menilai bahwa tindakan Presiden perlu didukung dengan upaya diplomasi baru agar indonesia dapat mengukuhkan posisinya sebagai negara besar di kawasan Asia Tengara. Dengan model diplomasi mengangkat rezim maritim berbasiskan kawasan ini merupakan sebuah peluang untuk Indonesia mampu berbicara sebagai poros maritim dunia, sekaligus menciptakan perdamaian dunia.

“Hal itu jelas dalam amanat Pembukaan UUD 1945 kita. Pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk lautnya. Selain itu juga untuk mewujudkan perdamaian di kawasan,” tegas Ahlan.

Selanjutnya, Ahlan berharap ke depan kejadian ini tidak terulang lagi. Jika masih terulang maka visi Presiden untuk menjadkan Indonesia poros maritim dunia patut dipertanyakan.

“Sikap progresif China perlu segera diredam agar konflik LTS tidak berkepanjangan yang membawa dampak negatif bagi perdamaian dunia,” pungkasnya. (Tan)