Hegemoni China, SBY yang Gelar Karpet, Jokowi Meneruskan

MNOL, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dikontrol oleh China.

Namun, di satu sisi ketika menjabat sebagai Presiden, SBY sering kali melakukan penandatanganan kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.

Sebut saja, pada 3 Oktober 2013, SBY pernah melakukan penandatanganan kerja sama terkait sejumlah proyek pengembangan infrastruktur dengan Presiden China Xi Jinping.

Menurut Menteri Perindustrian saat itu, MS Hidayat mengatakan dalam prosesi tersebut, telah ditandatangani 23 perjanjian.

“Dari 23 perjanjian, ada 9 joint agreement di sektor mineral, mulai dari nikel, aluminium, pasir besi, bauksit, dan lainnya,” katanya.

Adapun kerja sama bisnis yang disepakati kedua negara meliputi bidang mineral, pulp and paper, telekomunikasi, perumahan, perkeretaapian, transportasi, infrastruktur, semen, kawasan industri, dan Jakarta monorail.

Satu hari sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, SBY dan Xi Jinping sudah melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan dengan mencapai kata sepakat akan program pengembangan kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok untuk lima tahun ke depan.

Salah satunya adalah kawasan industri terintegrasi Indonesia-Tiongkok.

Yang menarik dari kesepakatan tersebut terdapat perjanjian akan kerja sama perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kementerian Pertanian RRT, yang ditanda tangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  Cicip S Sutardjo dan Menlu RRT Wong Yi.

Masalah nota kesepahaman tersebut, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ono Surono pernah menyinggungnya untuk menyerang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Di mana, Susi sering kali melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal dari China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Padahal, Pemerintah Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman dengan Pemerintah China untuk bidang perikanan tangkap.

“Akan tetapi, dengan berbagai paket kebijakan KKP, kerja sama antara Indonesia dan China hanya akan menjadi kenangan saja,” ungkap Ono dalam rapat kerja, Rabu (13/4).

Salah satu hal yang disesalkan, Ono adalah aturan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan alih muatan tengah laut. Padahal, China berencana meningkatkan investasinya  pada sektor perikanan.

Bahkan, China siap menghadirkan  1.000 kapal superpurse seine masuk ke Indonesia.

Terkait dengan kapal tersebut, Susi menyebutkan, bahwa perjanjian tersebut ditandatangani dua pekan sebelum dirinya masuk ke pemerintahan.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Direktur Perikanan Tangkap KKP kala itu, Gellwyn Jusuf.

“Karena hal itu sangat strategis, maka saya batalkan perjanjian itu. Dan saya sudah bicara, kita menuju sustainability. Superpurse seine itu tidak ramah lingkungan, sangat besar, dan seharusnya tidak boleh diizinkan, kapal-kapal purse seine kita bisa kalah bersaing,” jelas Susi.

Batalnya perjanjian kerja sama dengan China soal 1.000 kapal superpurse seine itu dinilai Susi tidak menjadi soal.

Toh, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), justru investasi bidang perikanan naik 13 kali lipat tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Catatan lain dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani subsektor perikanan pada kuartal-I 2016 mengalami peningkatan menjadi 110.

Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sepanjang 2015 mencapai 8,96 persen.

“Jadi saya berpikir adalah satu hal yang sangat baik batalnya 1.000 kapal superpurse seine itu masuk ke Indonesia. Kita tidak perlu sesali. Bilateral (masih) baik. Kan investasi di bidang apa saja ada (tidak hanya perikanan),” pungkas Susi. (RM/MN)