Categories: BakamlaHankamTerbaru

Bakamla RI Gelar Forum Koordinasi Evaluasi Strategi Keamanan Laut di Makassar

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., ketika berbicara di Forum Koordinasi (Forkor) Evaluasi Strategi Keamanan Laut.

MNOL – Makassar, Dalam upaya terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar kegiatan Forum Koordinasi (Forkor) Evaluasi Strategi Keamanan Laut yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., di Grand Clarion Hotel & Convention, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/10/2016).

Forkor yang diikuti 21 instansi pengguna laut, khususnya di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ini mengambil tema Evaluasi Bersama terhadap Pengelolaan Keamanan Laut di Bidang Sistem Peringatan Dini, Operasi Bersama dan Advokasi Hukum Guna Memperkuat Koordinasi Antar Instansi Terkait.

Selain diikuti 21 instansi pengguna laut, kegiatan yang diketuai Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Drs. Edy Fernandi ini juga dihadiri sejumlah pejabat setempat, antara lain, para perwakilan pimpinan daerah Sulawesi Selatan, Wadan Lantamal VI Makassar Kolonel Marinir Rasman, M.Si (Han), sejumlah perwakilan TNI dan Polri setempat, serta undangan lainnya. Sementara para pajabat Bakamla yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain: Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Drs. Edi Fernandi, Kasubdit Monitoring dan Evalusi Keamanan Laut Bakamla RI Kolonel Laut (S) Joko Sutrisno, M.Si (Han), serta sejumlah pejabat lainnya.

Penataan kelembagaan maupun regulasi di bidang pengelolaan kemanan laut dan penegakan hukum di laut sangat diperlukan, karena banyak instansi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pemerintahan di laut yang masih saling tumpang tindih, sehingga menyulitkan berbagai pihak. Kementerian atau lembaga terkait cenderung untuk melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga akibatnya kementerian atau lembaga-lembaga tersebut berjalan secara sektoral dan mempengaruhi strategi serta mekanisme dalam pengamanan laut.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sambutannya antara lain mengatakan, kegiatan forkor ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antar instansi pemerintah dan pihak terkait guna menciptakan satu kesepahaman mengenai mekanisme sinergitas pengelolaan keamanan dan keselamatan laut. Terlebih lagi pasca terbentuknya Bakamla RI, upaya mencari solusi dalam ketumpang tindihan kebijakan di laut harus menjadi konsentrasi utama.

Diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan sinergitas kebijakan di laut yang akan memberikan kenyamanan bagi berbagai pihak, baik pihak pengguna laut maupun pihak pemerintah yang berkewajiban dalam mengamankan lautan nusantara.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

DJBC Kalbagbar Dukung Optimalisasi Ekspor dan Impor di Pelabuhan Internasional Kijing

Pontianak (Maritimnews) - Jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat memberikan…

16 hours ago

Petikemas Domestik Melonjak, Jakarta – Kijing Jadi Rute Primadona Baru

Pontianak (Maritimnews) - Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat sebagai pelabuhan hub internasional terbesar…

18 hours ago

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI, Tiongkok, dan Thailand

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) secara resmi menyambut kehadiran layanan rute baru…

1 day ago

Memperkuat Stabilitas Fiskal Domestik dan Ketahanan Eksternal di tengah Dinamika Ekonomi Regional

Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom (Komisaris Pelindo) Dinamika perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan…

2 days ago

Budi Hartono Kembali jadi Ketum Kopkar TPK Koja Periode 2026 – 2029

Jakarta (Maritimnews) - Koperasi Karyawan (Kopkar) TPK Koja menggelar pemilihan Ketua Umum periode tahun 2026…

3 days ago

Pelindo Paparkan Peran Hukum dalam Bisnis BUMN di FH Unhas

Makassar (Maritimnews) - PT Pelindo Regional 4 mendukung pengembangan wawasan generasi muda melalui pertukaran pengetahuan…

5 days ago