Oknum Bakamla Kena OTT KPK, Kabakamla RI: Kita dukung program Pemerintah, termasuk Pemberantasan Korupsi

MNOL, Jakarta – Dalam konferensi persnya di Kantor Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016), Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyangkut salah satu pejabatnya

Press conference ini dilakukan secara mendadak, terkait kebutuhan untuk meluruskan berita yang dikhawatirkan simpang siur. Didampingi oleh Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, S.A.P., Deputi Operai dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda TNI Andi Achdar, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Biro Umum Bakamla RI Kolonel Laut (P) Suradi AS, S.T., S.Sos., M.M.,  dan beberapa pejabat lainnya.

Lulusan AAL tahun 1983 ini menyatakan benar bahwa terdapat salah satu pejabatnya yang terkena OTT. “Saat ini pejabat bersangkutan menjabat sebagai Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama (Inhuker-red),” terangnya.

Dalam penjeĺasan yang dilakukan di depan puluhan  media massa (cetak maupun elektronik), Kabakamla RI menyatakan pihaknya masih mendalami kasusnya.

“Sementara diduga terkait dengan posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Karena yang bersangkutan pernah selama tujuh bulan menjabat sebagai Plt. Sestama Bakamla RI,” tandas Kabakamla RI yang baru-baru ini melantik Sestama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, S.A.P.

“Saat ini Bakamla RI sedang menjalankan tender terkait surveillance system yang terintegrasi dengan seluruh stakeholder Bakamla RI. Kita sudah melalui prosesnya sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, dan proyek ini sudah mulai berjalan sejak bulan Oktober 2016,” jelasnya.

Saat ditanya oleh salah satu wartawan mengenai tindakan yang akan ditempuh, pada dasarnya Kepala Bakamla RI mendukung tindakan KPK dalam menegakkan hukum sambil akan terus menggali ujung pangkal permasalahannya. Kepala Bakamla RI juga menyampaikan bahwa Bakamla RI termasuk dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Kita dukung program pemerintah dalam penegakan hukum, tidak terkecuali soal korupsi,” pungkasnya. (Tan/MN)