Coast Guard dari 21 Negara akan berkumpul dalam Momentum MSDE 2017

MNOL, Jakarta – Dalam waktu dekat, Bakamla RI akan mengumpulkan perwakilan Coast Guard dari 21 negara, dalam acara Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) 2017.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan MSDE 2017 yang dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. di Kantor Pusat Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Negara-negara peserta hajat tahunan itu antara lain: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
Menurut Direktur Kerjasama Bakamla RI selaku Ketua Panitia MSDE 2017 Sandi, S.H., M.H., kegiatan MSDE 2017 merupakan inisiatif dari Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Bakamla RI dan Pemerintah Australia, yang diwakili oleh ABF.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional melalui kegiatan ini. Pada penyelenggaraan yang kedelapan kalinya ini, akan mengedepankan pembahasan mengenai penyebaran narkoba melalui jalur laut.

Perhelatan ini akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Manado, pada tanggal 8-11 Mei 2017 mendatang. Terkait dengan penyebaran narkoba melalui jalur laut, modus operandi yang dilakukan semakin berkembang dan dilakukan dengan sangat halus sehingga perdagangan narkoba tersebut kasat mata.

Dalam rangka penyelenggaraan MSDE 2017 inilah, Bakamla RI dan ABF memformulasikan kiat-kiat pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan narkoba di laut.

Tidak hanya kegiatan table top discussion, kegiatan latihan basah juga akan dilakukan sebagai bentuk penerapan skenario yang dibahas dalam diskusi. Kegiatan latihan basah rencananya akan dilaksanakan di perairan Bitung, Sulawesi Utara.

Bakamla RI dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga lautan Nusantara, terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Tidak terkecuali dengan tindak kriminalitas yang terus berkembang dan terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Setelah 7 tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini juga dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama yang kuat antar penegak hukum laut di kawasan. Seiring dengan visi Poros Maritim Dunia, Bakamla telah membuktikan diri sebagai utusan pemerintah dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan regional.

(Anug/MN)