Peringati Hari Buruh, Pengamat: Perlu Perbaikan upah untuk Pelaut

MNOL, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2017 ini, para pemerhati maritim mengulas perlunya Upah Minimum Regional (UMR) tersendiri bagi pelaut. Salah satu pengamat maritim yang dikenal kritis dalam masalah ini adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi. Ia menjelaskan soal kondisi pelaut Indonesia yang masih jauh dibawah nasib buruh.

Menurut Siswanto, mengutip dari International Transportworkers’ Federation (ITF), kerja pelaut sangat berat dan karenanya memerlukan kondisi kerja yang berbeda dengan pekerja sektor lainnya.

“Kapal layaknya sebuah pabrik, tetapi ia bergerak terus mengarungi samudera dengan menembus badai, menerjang ombak dan kadang dihadang gerombolan perompak. Pekerja di atasnya tentulah akan sangat terpengaruh dengan kondisi tersebut, baik fisik maupun mental,” kata Siswanto di Jakarta, (1/5).

Kalau sudah berhadapan dengan badai atau ombak yang menggunung, kemungkinannya hanya dua, meninggal atau selamat. Pekerja di darat juga tidak luput dari kecelakaan, tetapi ancaman kematiannya masih jauh lebih kecil ketimbang pelaut.

Kini, dengan makin canggihnya teknologi di atas kapal yang berujung pada makin sedikitnya jumlah pelaut yang dibutuhkan untuk mengawakinya, beban itu makin bertambah. “Jika sebelumnya seorang pelaut mengurusi satu pekerjaan tertentu, ia sekarang harus bisa mengerjakan beberapa dalam waktu hampir bersamaan,” tambahnya.

Kelelahan luar biasa merupakan dampak yang tidak dapat dihindari oleh pelaut. Keadaan akan makin parah jika ia bekerja di atas kapal berbendera kemudahan (flag of convenience/FoC). “Di kapal ini mereka dipekerjakan dengan sangat berat tetapi dengan gaji yang sangat minim, malah ada yang tidak mendapat bayaran sama sekali,” beber dia.

Pria yang aktif mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta ini menyatakan kalau pun pelaut mendapat waktu istirahat, itu tidak terlalu banyak memberi dampak kepada mereka. Pasalnya, tempat istirahat masih di lokasi yang sama dengan tempat bekerja.

“Inilah faktor yang memengaruhi kondisi mental tadi yang dihadapi oleh pelaut,” tandasnya.

Jika pun mereka turun ke darat, waktu yang tersedia tidak cukup untuk bersantai secara normal. Pelaut biasanya berada di satu pelabuhan paling lama tiga hari selanjutnya berlayar lagi. Tekanan psikis ini semakin membuat risiko pelaut dalam berbagai aspek sangat tinggi dan sudah seharusnya mendapat upah khusus.

Dalam momentum Hari Buruh ini, wacana yang sudah lama diperjuangkan itu harus kembali dihadirkan agar negara mengetahui. Kendati MLC 2006 telah diratifikasi oleh pemerintah, namun kiprah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dalam memperjuangkan nasib pelaut Indonesia masih dirasa belum cukup.

“Sekolah melelahkan, sertifikat yang harus dimiliki seabreg dan mesti dimutakhirkan tiap tahun, bekerja menyabung nyawa bila badai menerjang dan banyak lagi derita. Tetapi, pelaut di Indonesia malah tidak punya standar gaji yang menenangkan hati mereka,” tegasnya..

Di akhir penjelasannya, ia berharap agar pemerintah terbuka matanya dalam melihat nasip pelaut Indonesia. Di sisi lain buruh selalu mendapat kenaikan UMR bahkan hingga di atas Rp3 juta, namun tidak untuk pelaut.

Berdasarkan data dari Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), di Indonesia masih banyak pelaut yang mendapat gaji di bawah Rp 1 juta. Hal ini sungguh ironis mengingat Indonesia tengah mendeklarasikan visi maritimnya kepada dunia internasional.

“Semoga dalam Hari Buruh ini pelaut Indonesia semakin sejahtera hidupnya,” pungkasnya.