Workshop Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim digelar Ditjen Perhubungan Laut dan IMO

MNOL, Surabaya – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan International Maritime Organization (IMO) bekerjasama menyelenggarakan Regional Workshop on the Ballast Water Management (BWM) Convention di bawah kerangka kerjasama teknis Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP), diselenggarakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 2 – 5 Mei 2017 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.

Workshop dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana, MM yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang pada saat bersamaan sedang berada di Bitung menyambut kapal Ro-Ro rute Davao/General Santos-Bitung.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, kegiatan Workshop bertujuan membantu Pemerintah negara-negara di Asia Tenggara dalam mempersiapkan ratifikasi dan implementasi Konvensi BWM, dengan penekanan khusus pada kontrol pengawasan dan penegakan hukum (Control Monitoring and Enforcement – CME), serta survei dasar biologis di pelabuhan (Port Biological Baseline Survey – PBBs) dan penilaian risiko (Risk Assesments).

Terkait workshop tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A.Tonny Budiono menjelaskan tujuan penyelenggaraan workshop adalah untuk memberikan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam inspeksi Negera Bendera dan Negara Pelabuhan berdasarkan ketentuan Konvensi Manajemen Air Ballas. “Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bentuk nyata keaktifan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan IMO,” jelasnya.

Para narasumber merupakan para praktisi di bidang perlindungan lingkungan maritim dari IMO dengan peserta workshop berasal dari perwakilan pemerintah negara-negara ASEAN dan Timor Leste yang berjumlah total sebanyak 46 orang ditambah 5 orang sebagai observer.

Adapun Konvensi Manajemen Air Ballas, yang akan diberlakukan pada tanggal 8 September 2017 bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan maritim dalam meminimalisasi risiko invasi spesies asing melalui air ballas.

Konvensi menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat mayoritas perdagangan dunia diselenggarakan menggunakan transportasi laut, dengan 40 persen di antaranya melalui perairan di wilayah Asia Tenggara yang tentunya menimbulkan risiko rusaknya lingkungan maritim.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar menaruh perhatian khusus terhadap upaya-upaya perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah, yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melindungi lingkungan maritim pada Sidang Komite Perlindungan Hukum IMO (MEPC) ke-69 di London tahun 2016 lalu.

Indonesia selaku negara anggota Council IMO Kategori C telah menunjukan peran aktif dalam kancah Internasional khususnya di IMO dengan meratifikasi berbagai instrumen IMO khususnya Ballast Water Management dalam upaya memberikan perlindungan lingkungan maritim dari resiko invasi spesies asing dari buangan air ballas kapal.

“Tentunya menyelenggarakan regional workshop tersebut merupakan bekal positif bagi Indonesia dalam upaya pencalonannya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019,” pungkas Tonny. (Bayu/MN)