KNTI: Buka Data VMS tanpa Batasan, Ancam Industri Perikanan Indonesia

MN, Jakarta – Tindakan Pemerintah melakukan kerjasama dengan membuka data sistem pengawasan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS) tanpa ada pembatasan yang ketat mengancam proses industrialisasi perikanan Indonesia. Dengan dibukanya akses bebas terbuka terhadap data pergerakan kapal akan menyulitkan pengelolaan perikanan dengan pembatasan akses kapal terhadap sumber daya perikanan yang memiliki potensi tinggi tersebut.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta (18/6). Menurut Marthin, negara-negara maju hingga hari ini masih membatasi pembukaan data sistem pengawasan kapal perikanan (Vessel Monitoring System) namun dapat diakses untuk kepentingan tertentu.

“Termasuk digunakan untuk pengelolaan perikanan, penegakan hukum, ilmu pengetahuan, dan untuk pengembangan, penerapan, perubahan dan atau upaya pemantauan konservasi dan pengelolaan perikanan dengan ketentuan hukum yang tepat,” terang Marthin.

Sambungnya, negara seperti Amerika yang memiliki industri perikanan yang besar dengan sistem pengelolaan kuota berdasarkan jenis yang detail mengkategorikan data VMS adalah rahasia (confidential) dan membatasi akses tertentu berdasarkan the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (UU Konservasi dan Perlindungan Perikanan Amerika/MSA).

Selain itu, data VMS wajib dibuka dan dikumpulkan untuk investigasi dan penegakan hukum berdasarkan the Freedom of Information Act Exemption Seven (UU Keterbukaan Informasi Amerika Pengecualian Tujuh).

“Di Indonesia, membuka data VMS sama saja membuka seluruh potensi perikanan Indonesia yang berada dalam kondisi perbaikan dengan situasi overfishing,” tandasnya.

Dengan tanpa dibatasi keterbukaan sehingga usaha perikanan akan berlomba-lomba untuk mengakses wilayah yang banyak didatangi oleh kapal perikanan. Di sisi lain status tingkat eksploitasi sumber daya perikanan yang semakin memburuk.

“Walaupun angka stok ikan meningkat menjadi 9,9 juta ton, namun status tingkat eksploitasi sumber daya ikan di WWP RI tahun 2015 menunjukkan kondisi sebaliknya dimana telah banyak terjadi overfishing yang berada dalam kondisi kritis,” ulas Marthin.

“Seharusnya pemeirntah bisa melakukan hal-hal yang lebih strategis dan mendesak seperti melaksanakan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang industrialiasai perikanan dan Perpres No. 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional,” imbuhnya.

Utamanya permasalahan besar menyangkut ribuan nelayan seperti alih alat tangkap yang dianggap merusak ekosistem laut. Permasalahan lain juga terkait upaya penegakan hukum terhadap kapal-kapal skala besar yang diduga melanggar hukum berdasarkan hasil analisis evaluasi KKP terhadap 769 kapal eks-asing.

“Itu dinilai melakukan pelanggaran berat yang hingga hari ini tidak ada tindak lanjut upaya penuntutan pidana maupun gugatan ganti kerugian atas sumber daya perikanan yang diduga dicuri,” pungkasnya.

(Adit/MN)