Pengamat: Patroli Laut sangat berperan hadapi Urban Warfare

MN, Jakarta – Sejak pertengahan Mei 2017 lalu, Marawi yang berada di Filipina bagian selatan, pecah pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang diketuai oleh Isnilon Hapilon.

Di tengah upaya pembebasan Kota Marawi yang tengah diduduki oleh kelompok ISIS tersebut, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer.

Dengan kata lain TNI diminta untuk ikut tanggulangi pesebaran ISIS di wilayah ini yang dinilai akan merambah ke Indonesia.

Praktis, pemerintah Indonesia mempersiapkan TNI dalam upaya tersebut. Menurut pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati, TNI memang sudah sangat terlatih menghadapi Urban Warfare (Peperangan kota).

“Kesiapan prajurit TNI yang dikirim juga harus meliputi kemahiran Perang ala Urban Warfare sesuai dengan kondisi geososial dan geografis Filipina,” ujar Nuning biasa akrab disapa di Jakarta (2/7).

Filipina yang memiliki geografis kepulauan sama seperti Indonesia memungkinkan terjadinya hilir mudik atau persebaran penduduk lintas pulau bahkan lintas negara.

Dalam peperangan model ini, para prajurit harus bertempur melawan insurgencies (kelompok bersenjata) yang berbaur dengan masyarakat umum. Peperangan seperti ini berlangsung di kota atau perkampungan padat penduduk di mana insurgencies melakukan penyamaran dan menyerang pasukan saat lengah. Taktik tempur sama dengan peperangan gerilya dan anti gerilya.

“Bedanya dengan gerilya adalah medan tempur di hutan. Urban Warfare sangat mengandalkan akurasi intelijen untuk bisa mendeteksi posisi insurgencies yang tersebar. Pasukan pemerintah harus bisa merebut hati rakyat agar berpihak sepenuhnya kepada pasukan pemerintah yang sah,” terang Nuning.

Lebih lanjut, mantan Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan bahwa Urban Warfare juga harus bisa memutus garis logistik insurgencies dengan cepat dan tepat sehingga kemampuan tempurnya bisa dipatahkan.

“Jadi pokoknya Urban Warfare itu medan tempurnya di kota. Jadi perlu latihan khusus karena standar prajurit bertempur di hutan atau pegunungan yang sepi penduduk..Sedangkan TNI dikenal pakarnya gerilya karena kita dulu yang mengajarkan ke tentara Vietnam tahun 1950-an,” ungkapnya.

Menurutnya, Duterte itu mengerti sejarah Indonesia khususnya TNI. Maka dari itu, yang diminta adalah TNI bukan tentara lain. Sejak perang kemerdekaan dan dalam menanggulangi pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, TNI kerap menggunakan taktik ini.

“TNI punya taktik yang lebih hebat karena konsepnya adalah Urban Warfare yang dirubah menjadi Jungle warfare. Insurgencies yang harus bisa didesak keluar kota atau perkampungan baru bisa diselesaikan. Konsep itu yang jadi unggulan kita,” ulas wanita yang juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Pertahanan itu.

Mencermati persebaran insurgencies lewat laut mengingat wilayah Filipina berupa kepulauan, Nuning menyatakan bahwa peran Angkatan Laut sangat tinggi guna membendung hal tersebut. Peran ini yang juga harus dilakukan oleh TNI AL bila jadi dilibatkan dalam pertempuran itu.

Laut juga merupakan sarana penyaluran logistik bagi insurgencies yang berada di darat. Maka dari itu apabila Angkatan Laut dapat mengendalikan wilayah perairan, penyaluran logistik untuk insurgencies akan terputus. 

“Dalam tangani itu aksinya harus terintegrasi. Jadi peran Angkatan Laut dalam patroli laut harus berkoordinasi dengan tentara yang di darat,” tegasnya.

Tak hanya itu, upaya intelijen maritim juga dimainkan oleh Angkatan Laut guna menarik informasi yang banyak dan valid dari masyarakat khususnya nelayan. Karena hanya dengan akses laut insurgencies bisa menyebar dari dan ke Filipina.

Indonesia dan Malaysia sebagai tetangga terdekat Filipina yang dibatasi dengan laut sangat memungkinkan terjadinya pola penyebaran insurgencies yang dari dan ke Filipina. “Kesiagaan patroli laut tentu juga harus berkomunikasi yang baik dengan nelayan setempat agar bisa mendapatkan informasi yang akurat,” pungkas Nuning.

Oleh karena itu, kegiatan Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau ‘Trilateral Maritime Patrol’ antara ketiga negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina) sangat menunjang terciptanya kondisi yang aman. Kegiatan itu sudah digagas oleh Menteri Pertahanan ketiga negara pada pertengahan Juni 2017 lalu.

(Adit/MN)