Categories: HLNelayanTerbaru

Konflik di Timika, 104 Nelayan Jawa Segera Dipulangkan

Ilustrasi: Nelayan Jawa di Papua

MN, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik horizontal antara nelayan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan nelayan di wilayah Timika, Papua. Konflik ini menyebabkan 104 nelayan dari Kendal, Jawa Tengah tidak bisa pulang ke daerah asalnya dan terjebak dalam konflik horizontal dengan masyarakat nelayan Pomako di Timika.

Konflik horizontal dan migrasi nelayan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ke Timika, Papua dikarenakan minimnya kepastian perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang telah menjadi mandat dari Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Susan H Romica, Sekretaris Jenderal KIARA menuturkan nelayan Kendal melakukan penangkapan ikan di perairan Timika. Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat nelayan di Jawa Tengah.

“Salah satu dampaknya adalah nelayan di Kendal tidak bisa lagi menangkap ikan di perairan Jawa Tengah. Menghadapi kondisi ini, tak sedikit nelayan yang memilih bekerja sebagai pekerja perikanan di kapal-kapal domestik yang beroperasi di wilayah perairan Papua, salah satunya,” ungkap Susan di Jakarta, (14/8).

“Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa memprediksi dampak disahkannya Permen KP No. 2 Tahun 2015. Lebih dari itu, Kementerian ini dituntut untuk segera merumuskan solusi komprehensif akibat aturan tersebut,” tegas Susan.

Di hari yang sama, Perwakilan dari Kelompok Nelayan Mina Agung Sejahtera yaitu Sugeng Triyanto berangkat ke Papua untuk memastikan 104 nelayan dari Kendal bisa kembali pulang dalam waktu secepatnya.

“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkrit membenahi carut marut masalah nelayan hari ini, khususnya untuk masalah ruang bagi nelayan tradisional menangkap ikan. Dalam pada itu, kami berharap negara segera mendorong implementasi dari Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” pungkas Sugeng Triyanto.

 

(Adit/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Pelindo Bangun jaringan Pelabuhan Terintegrasi, Demi Kemandirian Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat konektivitas maritim untuk mendukung kemandirian ekonomi…

21 minutes ago

Akhirman back to alma mater, Motivasi 120 Siswa SMAN 7 Soppeng

Soppeng (Maritimnews) - Executive Director PT Pelindo (Persero) Regional 4, Akhirman kembali ke almamaternya, SMA…

3 hours ago

Amankan Aset di Papua dan Perbatasan, Pelindo Gandeng Tiga Kejati

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset,…

9 hours ago

TPS Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria

Surabaya (Maritimnews) – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi…

2 days ago

Pelindo Jadi Orkestrator Lewat Command Center PINP

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak lagi memposisikan hanya sebagai operator pelabuhan. Kini…

2 days ago

PINP Jalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021

Jakarta (Maritimnews) - Penerapan program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero)…

3 days ago