Setelah Probolinggo dan Sintete, 28 Pelabuhan dan Bandara akan Dikerjasamakan

MN, Probolinggo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan barang milik negara, antara Pelabuhan Probolinggo dengan Swasta dan Pelabuhan Sintete dengan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, mengatakan kerjasama sebagai upaya menekan biaya logistik.

“Hari ini ada dua pelabuhan dari tiga puluh pelabuhan dan bandara yang kita kerjasamakan, kerjasama bisa dengan BUMN, BUMD atau Swasta. Kita pastikan akan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat sehingga logistiknya lancar,” jelas Menhub Budi di pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8).

Lebih lanjut Menhub mengatakan, kerja sama pemanfaatan barang milik negara paling sedikit dapat menekan biaya logistik sebesar 20% dan meningkatkan pengguna jasa pelabuhan sebesar 30%.

Kedepannya masih terdapat 28 pelabuhan dan bandara yang akan diserahterimakan kepada operator untuk dikerjasamakan. Hal ini bertujuan dalam rangka mengurangi anggaran APBN setiap tahunnya.

“Saya masih ada 28 pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan kepada operator BUMN, BUMD maupun swasta, karena Pemerintah sebagai regulator dan operator adalah BUMN, BUMD dan swasta. Kita ingin operator bekerja lebih baik lagi, Kemenhub akan memacu dengan suatu regulasi dan mereka yang laksanakan kegiatan,” paparnya.

“Diharapkan arus logistik di Pelabuhan harus bisa lebih baik, murah dan cepat. Sehingga keluar masuk barang tidak lagi lewat darat tapi lewat laut,” ujar Menhub Budi.

IPC Apresiasi upaya Kemenhub Tekan Biaya Logistik

Pada kesempatan sama, Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub dalam merealisasikan rencana kerjasama pemanfaatan pengelolaan pelabuhan kepada IPC di Kalimantan Barat.

“IPC berterima kasih kepada Menhub yang telah merealisasikan rencana kerja sama, merupakan wujud konkret kita bersama-sama agar bisa menurunkan biaya logistik khususnya di Kalimantan Barat. Sebagai awal untuk nanti mengelola pelabuhan lain yang saya kira sekarang sedang direview oleh Kemenhub,” terangnya.

Elvyn juga menambahkan kerja sama yang terjalin merupakan suatu bukti nyata, bahwa antara Regulator dan Operator dapat bekerja sama secara erat guna mendukung program Pemerintah khususnya upaya menurunkan biaya logistik.

Turut hadir acara penandatanganan kerja sama pemanfaatan barang milik negara di Probolinggo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono, Walikota Probolinggo Rukmini Buchori dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Kepala OP Tanjung Perak Mauritz Sibarani, GM Pelabuhan Probolinggo, dan GM Pelabuhan Pontianak.

(Bayu/MN)