KIARA: Jangan Jual Bumi untuk Negosiasi Iklim!

MN, Bonn – Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017 kembali dimulai.

Kiara kembali mengingatkan para delegasi dunia untuk mengakomodir dan tidak mengorbankan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir dalam negosiasi yang akan dilakukan.

Dalam COP ke-23 ini, para delegasi dunia secara khusus berupaya memastikan kepentingan negaranya terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci ‘Modality, Procedure, and Guidelines’ (MPGs) untuk pelaksanaan ‘Paris Agreement’.

Paris Agreement mewajibkan seluruh negara peserta untuk transparan dan bertanggung-gugat (accountable) dalam melakukan aksi terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, di mana negara yang meratifikasi dituntut untuk menerapkan seluruh ketentuan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan aksi mitigasi, aksi adaptasi, penggunaan dukungan pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas.

Proses negosiasi yang akan dilakukan haruslah mensuarakan kepentingan masyarakat pesisir.  Terlebih lagi,  peranan ekosistem pesisir dan laut Indonesia telah diakui baik dalam konvensi maupun Perjanjian Paris,” ungkap Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati.

Susan juga kembali mengingatkan hal yang sama terkait negosiasi yang berkaitan dengan karbon biru. Di mana Kiara mengamati hal tersebut paska karbon biru diperkenalkan sebagai strategi potensial penuruan emisi, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam prosesnya, negara pendukung karbon biru menunjukkan dua ambiguitas mengemuka dalam diplomasi iklim internasional.

Pertama, semata-mata hendak mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada upaya menyelesaikan persoalan inti.

Kedua, bersifat terbuka (serba membolehkan atau mengizinkan) terhadap hal-hal yang faktanya merugikan masyarakat lokal.

Bertambahnya hutang luar negeri dan meluasnya ketidakterbukaan dalam proyek konservasi laut, seperti COREMAP (Coastal and Marine Resources Management and Rehabilitation Program) dan CTI (Coral Triangle Initiative) yang justru dianggap prestasi.

Bahkan, pengusiran nelayan dari kawasan konservasi laut seolah lazim pada saat ini.

Prinsip penyelamatan manusia ini masih belum secara rinci dan jelas terdapat di mekanisme karbon biru.

Padahal negara mana pun tak akan bisa selamatkan warganya tanpa benar-benar memastikan terjaganya sumber daya alam dan terlindunginya hak-hak komunitas agar dapat terus mencari nafkah dan melanjutkan penghidupan.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah nelayan yang hilang dan meninggal akibat cuaca ekstrim terus meningkat. Di Indonesia, angka nelayan hilang di laut semakin meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat terdapat 109 nelayan meninggal. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 di mana terdapat 145 orang nelayan meninggal dan hilang di laut.

Untuk itu, para pemimpin dunia sudah saatnya berhati-hati, sekaligus lebih progresif dalam mengambil keputusan terkait perubahan iklim mengingat jumlah korban jiwa yang terus meningkat.

Kebijakan yang ditawarkan masih bersifat ‘tambal-sulam’, di mana menawarkan solusi dengan target yang tidak pernah tuntas tercapai, serta terdapat kebocoran yang terindikasi korupsi (seperti dalam pelaksanaan COREMAP) dan juga tidak tepat sasaran sebagaimana proyek CTI (Coral Triangle Initiative).

“KTT Iklim seharusnya kembali kepada kebutuhan masyarakat yaitu aksi penyelamatan, termasuk mereka yang bermukim kim di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengatasi laju peningkatan emisi serta melakukan penguatan di antaranya adalah dengan mendukung adaptasi, menyediakan asuransi, dan informasi iklim.

Hal ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat pesisir daripada terus menjual laut melalui program karbon biru,” tutup Susan.