KIARA sampaikan Masalah Perikanan dan Masyarakat Pesisir di Forum APNFS

MN, Filipina – Sekretariat Nasional KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyampaikan presentasi mengenai tantangan sektor perikanan di forum APNFS (Asia Pasific Network for Food Sovereignty) yang diselenggarakan di Quezon City, Filipina, (13/11). Forum ini dihadiri oleh berbagai organisasi lingkungan hidup, gerakan petani, gerakan nelayan, dan gerakan sipil lainnya.

Di hadapan forum APNFS, KIARA melalui Deputi Pengelolaan Pengetahuan, Parid Ridwanuddin, menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, berdasarkan data FAO tahun 2016, data perikanan dunia mencapai 167.2 juta ton, yang terdiri dari 93.4 juta ton perikanan tangkap dan 73.8 juta ton perikanan budidaya.

Kedua, dengan total populasi dunia yang mencapai 7.6 miliar jiwa, masyarakat dunia telah mengkonsumsi ikan sebanyak 146.3 juta ton. Ketiga, FAO mencatat, secara keseluruhan Indonesia menempati peringkat kedua produsen ikan dunia setelah China dengan total produksi 14.811.390 ton untuk perikanan tangkap dan 14.330.900 ton untuk perikanan budidaya.

FAO juga mencatat 25 negara produsen sektor perikanan. Dari 25 itu ada 6 negara ASEAN yang menjadi produsen utama yakni Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia.

“Dengan peta produksi perikanan itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN menghadapi sejumlah persoalan perikanan yang cukup serius. Di antara persoalan itu adalah sebagai berikut: pertama, Maraknya proyek infrastruktur dalam bentuk pembangunan reklamasi wilayah pesisir,” terang Parid.

Tak hanya di Indonesia yang berjumlah lebih dari 50 titik, sambung Parid, saat ini reklamasi juga dilakukan di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan beberapa negara lain.

“Proyek ini jelas-jelas menghancurkan wilayah tangkapan nelayan yang menggantungkan kehidupannya di laut; Maraknya pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil yang juga menghancurkan wilayah ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; ketiga, masifnya pembangunan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengusir nelayan dari ruang hidupnya,” bebernya.

Selain tiga tantangan tersebut, sektor perikanan di ASEAN pun dihadapkan pada persoalan dampak buruk perubahan (krisis) iklim. Untuk konteks Indonesia, dampak perubahan (krisis) iklim dapat dirasakan di wilayah laut sebagai berikut: pertama, Setiap tahun, permukaan laut naik 20-30 cm.

Selain itu. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan gelombang laut setinggi 3,5 – 4 meter. Akibatnya, nelayan tidak bisa melaut lama dan jauh. Dalam satu tahun atau 360 hari, nelayan hanya bisa melaut selama 180 hari.

“Kondisi ini memaksa mereka untuk terus berutang demi mempertahankan hidup. Kedua, jumlah nelayan meninggal di laut terus bertambah karena cuaca buruk. Pada tahun 2010-2013 rata-rata 100 orang hilang dan atau meninggal di laut. Pada tahun 2013-2016 rata-rata hilang dan atau meninggal di laut menjadi 200 orang,” ulasnya.

Hal penting lainnya yang perlu dicatat menurut Parid adalah kuatnya cengkeraman neoliberalisme yang meminimalkan peran negara. Dalam konteks perikanan, neoliberalisme mendorong negara-negara untuk mencabut subsidi perikanan. Hal ini akan berdampak serius terhadap masyarakat nelayan di negara-negara ASEAN.

KIARA mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih serius merumuskan strategis menghadapi perubahan (krisis) iklim baik adaptasi maupun mitigasi. Negara-negara ASEAN didorong untuk tidak menjual Ocean Issues di forum-forum internasional, sementara pada saat yang sama mengeksploitasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

“KIARA mendesak negara-negara ASEAN untuk segera menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pembangunan sektor perikanan,” pungkasnya.
(Adit/MN)