Pertamina International Shipping: Kita harus Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

MN, Jakarta – CEO PT Pertamina International Shipping, Ir Subagjo H Muljanto Msc menegaskan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Hal itu ia sampaikan di sela-sela acara Maritime Focus Group Discussion (MFGD) bertajuk “Terobosan Industri dan Teknologi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia 2025” di gedung Kemenperin, Jakarta, (23/1/18) yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FTK ITS.

“Tuan di negeri sendiri itu sudah menjadi kewajiban kita. Namun ada beberapa hal yang memang perlu support dari pemerintah dan bukan hanya bertumpu kepada profit,” ungkap Subagjo.

Ia pun menyebut beberapa kendala yang menghambat Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri khususnya dalam ranah industri perkapalan dan pelayaran.

“Kita masih kurang seara kwalitas dari pertumbuhan finansial, crew kapal, shipyard capability, indutri pendukung dan ship designer. Sehingga kita sebagai negara kepulauan yang luas ini yang membutuhkan sarana transportasi kapal yang mampu menjangkau lebih dari 17.499 pulau belum memadai,” bebernya.

Dalam konteks tertentu, keuntungan akan diraih jika kita mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Misalnya dalam hal desain kapal, Indonesia sudah seharusnya tidak kekurangan desainer. Subagjo berharap agar lembaga seperti Nasdec (National Ship Design and Engineering Center) yang berada di ITS mampu mencetak para ship designer yang tangguh.

“Harusnya Nasdec bisa didorong lebih bagus asalkan ditangani secara fokus. Saat ini yang kami lihat masih belum fokus,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Serikat Pekerja Pertamina , 70% kapal tanker yang dioperasikan oleh Pertamina International Shipping bukan milik Pertamina melainkan milik asing dan pihak lain. Menurut pandangan Serikat Pekerja hal itu membuat kedaulatan energi dan maritim kita belum terpenuhi.

Terkait hal itu, CEO Pertamina International Shipping memiliki tanggapan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa jika Pertamina memilki sendiri lebih dari 50% maka biaya capital-nya juga tinggi, sehingga jalan untuk menyewa diambil karena lebih menguntungkan.

“Saya tidak sependapat jika 70% kita sewa kapal berdapmpak pada kedaulatan energi karena kedaulatan energi tidak bisa dinilai dari jumlah kapal miliki kita. Jika kedaulatan energi itu harus kita semua yang miliki maka bebannya terlalu berat,” terang dia.

Soal pembentukan Direktorat Perkapalan, Subagjo pun tak mau berkomentar karena menurutnya hal itu menjadi policy dari pemegang saham dan pemerintah. Namun di sisi lain, pandangan SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina dengan membentuk Direktorat Perkapalan akan mengembalikan kejayaan Pertamina di sektor maritim.

SSebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin Pertamina International Shipping, Subagjo hanya menjalankan visi yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk dalam mewujudkan BBM satu harga.

Ia mengungkapkan bahwa hal ini merupakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara yang tak bisa dinilai dari keuntungan secara nominal.

“Ini kontribusi Pertamina kepada masyarakat. Ada nilai yang tak bisa diukur dari nominal. Ini kepedulian Pertamina terhadap masyarakat yang jauh di pelosok dan ini menjadi panggilan Pertamina dalam konteks pengabdian,” pungkasnya.

(Anug/MN)