JICT Siapkan Contingency Plan Hadapi Ancaman Mogok TKBM

MN, Jakarta – Pernyataan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Suparman yang mengancam akan mogok kerja di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja, apabila kedua perusahaan tidak menyelesaikan tuntutan kompensasi. Hal itu justru disikapi JICT dengan tenang.

“Kalau TKBM benar mogok tentunya kami akan siapkan contingency plan, begitupun kami tidak mengharapkan mogok kerja terjadi. Mudah-mudahan mediasi yang akan dilakukan pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan dengan baik,” tutur Wakil Dirut PT JICT, Riza Erivan kepada Maritimnews, Senin (29/2).

Terkait tuntutan pihak Koperasi TKBM yang tidak ada dasarnya, terang Riza, manajemen JICT tetap pada prinsip manajemen yakni berpegang pada kontrak kerja dengan membayar per boks. Dalam perjanjian kontrak kerja, jelas tidak ada pasal yang menyebut BCH harus 26 boks.

“Apabila perjanjian kontrak kerja disebutkan produktifitas Box/Crane/Hour (BCH) harus 26 boks, maka sudah pasti kita bayar kekurangannya. Namun dalam kontrak kerja hanya disebutkan JICT membayar upah bongkar muat per-boks,” ujarnya.

Riza Erivan juga mengingatkan bahwa pihak manajemen JICT akan hati-hati dalam mengeluarkan uang perusahaan, seperti jumlah sebesar yang dituntut pihak Koperasi TKBM. “Mengeluarkan uang sampai milyaran rupiah tanpa dasar, kita bisa dituduh melanggar hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui bersama, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok mengancam melakukan mogok kerja jika manajemen JICT dan TPK Koja tidak bisa menyelesaikan secara win-win solution terhadap kerugian Koperasi TKBM sebesar Rp 6,3 milyar di tahun 2017.

TKBM Pelabuhan Tanjung Priok mengklaim produktifitas bongkar muat rendah, khususnya ketika perpindahan kegiatan di dermaga utara JICT ke TPK Koja pada tahun 2017 lalu. Dimana tidak sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan untuk JICT BCH sebesar 27 boks dan TPK Koja BCH 25 boks.

(Bayu/MN)