Masuk Middle Power di Asia Pasifik, Menko Luhut Tekankan Pentingnya Posisi Indonesia di Percaturan Global

MN, Jakarta – Sebagai negara besar dengan potensi yang besar pula, Indonesia dinilai harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif dengan tetap mengedepankan kepentingan negara (national interest) di atas segalanya. Perwakilan Indonesia (para Duta Besar) yang sedang dan akan menjalankan tugasnya pun harus menjelaskan kepada dunia bahwasanya Indonesia adalah ‘pemain penting’ dalam percaturan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

“Anda-anda sebagai wakil bangsa juga harus menjelaskan bahwa Indonesia adalah pemain penting, kekuatan Indonesia di Asia Pasifik adalah middle power. Indonesia dipandang penting untuk menjaga kestabilan dunia. Di sini Indonesia harus memainkan peranan pentingnya sebagai kekuatan poros maritim yang sungguh-sungguh, apalagi posisi silang Indonesia merupakan suatu kekuatan tersendiri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan saat menjadi salah satu narasumber utama dalam acara, Rapat Kerja Perwakilan RI-Kementerian Luar Negeri tahun 2018, di Gedung Utama Kemenlu, Jakarta, Kamis (15/2).

Menko Luhut menjelaskan, perkembangan dan perubahan dunia utamanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, menuntut para perwakilan Indonesia di luar negeri tersebut harus berpikir out of the box, dan menyikapinya dengan bergerak cepat dan terus melakukan langkah-langkah yang inovatif serta positif.

“Jadi, bagaimana kita ini mempromosikan diri dan mengemasnya adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi kita tidak boleh ragu. Kepercayaan diri itu harus dibangun. Kondisi Indonesia di mata dunia ini dinilai sangat baik, saya sendiri mengalaminya karena kemana pun saya pergi dan berbicara di mana pun mereka sangat apresiasi Indonesia, kemudian mereka juga masih banyak yang belum mengenal Indonesia secara jauh, jadi disinilah peran anda semua dalam memberikan penjelasan kepada mereka sangat penting,” imbuhnya.

Lebih jauh, Menko Luhut mengingatkan kepada seluruh Duta Besar yang hadir agar lebih menempatkan diri sebagai ‘pelayan publik’, dan bertugas membantu kepentingan warga negara Indonesia di seluruh dunia.

“Utamanya yang mengalami kesulitan dalam bidang apapun, termasuk di bidang perdagangan maupun perlindungan,” kata Menko Luhut.

Kemudian sambung Menko Luhut, atas nama national interest para diplomat Indonesia tidak boleh terbebani oleh berbagai pertimbangan yang bertele-tele, namun justru dibebaskan untuk membina hubungan baik dan menerima investasi ekonomi dari negara manapun.

“Kita sering tidak menyadari, bahwa Indonesia adalah negara besar dan menjadi negara yang masuk lima besar tingkat ekonominya di dunia pada tahun 2030 mendatang. Sekarang negara lain sudah menganggap bahwa Indonesia adalah satu-satunya kekuatan di kawasan yang mampu menjadi counterweight terhadap Tiongkok, tetapi sekaligus mitra ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” tuturnya.

Rapat Kerja Perwakilan RI-Kementerian Luar Negeri tahun 2018, dihelat sejak tanggal 12 Februari 2018 dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Raker ini turut menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Kerja sebagai narasumber, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.