Categories: Terbaru

Mengaku sebagai Ketua Umum GPEI, Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri

Kuasa Hukum Benny Soetrisno mengadukan Khairul Mahalli ke Bareskrim Manes Polri

MN, Jakarta – Dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Pemalsuan Surat dan atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan atau menggunakan Logo Orang lain sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 263 KUHP Jo. 216 KUHP Jo. Pasal 100 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek, menjadi dasar laporan Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan ke Kepolisian terhadap Khairul Mahalli yang mengaku Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

Tatang SE.SH, Muhammad Yunus Yunio SH, Wica Syofyanri SH, dan Dri Darmanto SH dari Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Dipl.Ing. H Benny Soetrisno selaku Ketua Umum GPEI yang sah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 032/KH/SK-ATS/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang membuat laporan dan diterima Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berdasarkan Surat Tanda Terima Lapor nomor STTL/206/II/2018/Bareskrim.

Menurut keterangan Tatang SE.SH, pada tahun 2009, H Amiruddin Saud mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengaku-ngaku sebagai pengurus dari GPEI, namun pengakuannya dimentahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa kepengurusan GPEI Benny Soetrisno yang sah.

Putusan tingkat pertama tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Nomor 27/PDT/2012/PT.DKI) dan Putusan Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung (Nomor 1087 K/Pdt/2013).

Terbukti, lanjut Tatang, setelah Putusan Inkracht van gewijsde, Khairul Mahalli mengaku-aku dan mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum GPEI. Bahkan Khairul Mahalli melakukan perbuatan hukum kepada PT Pos Logistik Indonesia dengan mengatasnamakan dan menggunakan Logo GPEI secara tidak sah.

“Berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap, sangat terang dan nyata bahwa GPEI dibawah kepengurusan Klien kami yang sah dan diakui oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kepengurusan GPEI selain daripada Klien kami adalah ilegal dan harus dibubarkan serta tidak cakap! melakukan Perbuatan Hukum apapun dengan mengatasnamakan dan menggunakan logo GPEI,” pungkasnya.

(Bayu/MN)

Bayu

Jurnalis Maritimnews.com

Share
Published by
Bayu

Recent Posts

Amankan Aset di Papua dan Perbatasan, Pelindo Gandeng Tiga Kejati

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset,…

5 hours ago

TPS Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria

Surabaya (Maritimnews) – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi…

2 days ago

Pelindo Jadi Orkestrator Lewat Command Center PINP

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak lagi memposisikan hanya sebagai operator pelabuhan. Kini…

2 days ago

PINP Jalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021

Jakarta (Maritimnews) - Penerapan program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero)…

3 days ago

PINP, Puncak Transformasi Pelindo dari Operator Pelabuhan Menjadi Orkestrator Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - Program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) menjadi puncak transformasi Pelindo bersama DANANTARA,…

4 days ago

Soal Insentif PINP, Siklus Koridor Dihitung Penuh

Jakarta (Maritimnews) - Dalam skema awal soal insentif bagi pelayaran, program Pelindo Indonesia Network Pendulum…

5 days ago