Categories: Terbaru

Mengaku sebagai Ketua Umum GPEI, Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri

Kuasa Hukum Benny Soetrisno mengadukan Khairul Mahalli ke Bareskrim Manes Polri

MN, Jakarta – Dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Pemalsuan Surat dan atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan atau menggunakan Logo Orang lain sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 263 KUHP Jo. 216 KUHP Jo. Pasal 100 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek, menjadi dasar laporan Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan ke Kepolisian terhadap Khairul Mahalli yang mengaku Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

Tatang SE.SH, Muhammad Yunus Yunio SH, Wica Syofyanri SH, dan Dri Darmanto SH dari Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Dipl.Ing. H Benny Soetrisno selaku Ketua Umum GPEI yang sah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 032/KH/SK-ATS/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang membuat laporan dan diterima Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berdasarkan Surat Tanda Terima Lapor nomor STTL/206/II/2018/Bareskrim.

Menurut keterangan Tatang SE.SH, pada tahun 2009, H Amiruddin Saud mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengaku-ngaku sebagai pengurus dari GPEI, namun pengakuannya dimentahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa kepengurusan GPEI Benny Soetrisno yang sah.

Putusan tingkat pertama tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Nomor 27/PDT/2012/PT.DKI) dan Putusan Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung (Nomor 1087 K/Pdt/2013).

Terbukti, lanjut Tatang, setelah Putusan Inkracht van gewijsde, Khairul Mahalli mengaku-aku dan mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum GPEI. Bahkan Khairul Mahalli melakukan perbuatan hukum kepada PT Pos Logistik Indonesia dengan mengatasnamakan dan menggunakan Logo GPEI secara tidak sah.

“Berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap, sangat terang dan nyata bahwa GPEI dibawah kepengurusan Klien kami yang sah dan diakui oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kepengurusan GPEI selain daripada Klien kami adalah ilegal dan harus dibubarkan serta tidak cakap! melakukan Perbuatan Hukum apapun dengan mengatasnamakan dan menggunakan logo GPEI,” pungkasnya.

(Bayu/MN)

Bayu

Jurnalis Maritimnews.com

Share
Published by
Bayu

Recent Posts

Pelindo FC Harumkan Indonesia, Juara FIFCO World Corporate Champions Cup 2026 di Turki

Antalya, Turki (Maritimnews) - Perhelatan FIFCO World Corporate Champions Cup 2026 merupakan kompetisi minisoccer korporasi…

6 minutes ago

Transformasi SDM Pelindo; Dari Pola Kedaerahan Menuju Standar Global

Jakarta (Maritimnews) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau DANANTARA memutuskan, PT Pelabuhan Indonesia…

18 hours ago

OBITUARI | David Sirait, Sang Pekerja Pelabuhan yang Percaya pada Kekuatan Tim: DO YOUR BEST, LET GOD DO THE REST

oleh: Karnali Faisal (Penasehat FORWAMI) Ada orang yang meninggalkan jejak melalui jabatan yang pernah didudukinya.…

1 day ago

IPCC Perkuat Strategi Integrated Auto Solutions

Jakarta (Maritimnews) - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX: IPCC), anak usaha PT Pelindo Multi…

3 days ago

Kemenko Infra Kunjungi TPS, Tinjau Konektivitas Maritim dan Multimoda di Tanjung Perak

Surabaya (Maritimnews) – PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menerima kunjungan kerja Balkis Kusumawati, Asisten Deputi…

3 days ago

IPC TPK Bersama Mitra Operasional Deklarasikan Komitmen Bersama

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Terminal Tanjung Priok memperkuat komitmen dalam mewujudkan…

3 days ago