Solusi Keterbatasan Wewenang Kemenhub, MARIN Nusantara Wacanakan Presiden Inisiasi Satgas Tol Laut

Direktur Maritime Research Institute, Makbul Muhammad

MN, Jakarta – Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program tol laut pemerintah, mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam melaksanakan program tol laut dari hulu sampai ke hilir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Senin (5/3).

“Tugas Kemenhub tersebut terbatas hanya pada saat di pelabuhan berangkat, kapal, pelabuhan tujuan, subsidi, dan penetapan rute,” ujarnya.

Makbul juga mengingatkan bahwa sebelum barang-barang naik ke kapal dari pelabuhan berangkat, merupakan tanggung jawab kementerian perdagangan. Setelah barang sampai ke pelabuhan tujuan untuk didistribusikan di pasar, juga merupakan wewenang kementerian perdagangan dalam hal mengontrol pasar dan harga.

Lebih lanjut Makbul menjelaskan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk muatan balik, karena harapannya akan ada komoditas-komoditas lokal (pertanian dan kelautan) yang diangkut. Terkait hal tersebut, maka perlu peran aktif dari kementerian pertanian, kementerian kelalutan dan perikanan, pemerintah daerah, dan para pengusaha dalam hal mengakselerasi pengembangan komoditas lokal tersebut untuk dapat dijadikan muatan balik.

“Untuk mensinergikan semua pihak, maka perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensi Satgas ini adalah untuk mempermudah distribusi kebijakan dan kordinasi pada level kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan rangkaian kerja suksesi tol laut,” tukasnya.

Ia pun berharap dengan adanya sinergi diantara instansi-instansi terkait, disparitas harga yang sudah turun sebesar 10-15% pada tahun 2016-2017 yang lalu, akan kembali turun signifikan di tahun ini.

“Harapan masyarakat di daerah sangat besar agar program tol laut ini bisa menekan angka disparitas harga secara signifikan, yang menurut hasil riset kami sudah turun 10-15% di tahun 2016-2017. Kami meyakini nilai disparitas harga akan turun signifikan jika sinergitas antara lembaga negara di perkuat melalui satgas tol laut ini,” tegasnya.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Sasar Generasi Muda Jakarta Utara, IPC TPK Kenalkan Industri Peti Kemas

Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan bertajuk…

2 days ago

Laba Bersih Kopkar TPK Koja Tahun Buku 2025 Meningkat 132%

Jakarta (Maritimnews) - Koperasi Karyawan (Kopkar) TPK Koja menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku…

2 days ago

INSA Jaya Gelar RAC Ke XVIII, Andi Patonangi Ketua Masa Bakti 2026 – 2031

Jakarta (Maritimnews) - Setelah menjabat pengurus antar waktu (PAW), Andi S Patonangi ditetapkan secara aklamasi…

4 days ago

RUPST Pelindo 2025: Kontribusi ke Negara Rp7,81 Triliun

Jakarta (Maritimnews) – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Pelabuhan…

1 week ago

IPC TPK Jambi Dukung Ekspor 19,2 Ton Kopi Kerinci ke Mesir

Jambi (Maritimnews) - Dalam rangka mendukung kelancaran ekspor kopi robusta asal Kerinci ke negara Mesir…

1 week ago

Januari – Mei 2026, Arus Penumpang Pelindo Regional 4 Melesat 10,2% YoY

Makassar (Maritimnews) - PT Pelindo (Persero) Regional 4 mencatat trafik arus penumpang selama periode Januari–Mei…

1 week ago