Solusi Keterbatasan Wewenang Kemenhub, MARIN Nusantara Wacanakan Presiden Inisiasi Satgas Tol Laut

Direktur Maritime Research Institute, Makbul Muhammad

MN, Jakarta – Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program tol laut pemerintah, mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam melaksanakan program tol laut dari hulu sampai ke hilir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Senin (5/3).

“Tugas Kemenhub tersebut terbatas hanya pada saat di pelabuhan berangkat, kapal, pelabuhan tujuan, subsidi, dan penetapan rute,” ujarnya.

Makbul juga mengingatkan bahwa sebelum barang-barang naik ke kapal dari pelabuhan berangkat, merupakan tanggung jawab kementerian perdagangan. Setelah barang sampai ke pelabuhan tujuan untuk didistribusikan di pasar, juga merupakan wewenang kementerian perdagangan dalam hal mengontrol pasar dan harga.

Lebih lanjut Makbul menjelaskan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk muatan balik, karena harapannya akan ada komoditas-komoditas lokal (pertanian dan kelautan) yang diangkut. Terkait hal tersebut, maka perlu peran aktif dari kementerian pertanian, kementerian kelalutan dan perikanan, pemerintah daerah, dan para pengusaha dalam hal mengakselerasi pengembangan komoditas lokal tersebut untuk dapat dijadikan muatan balik.

“Untuk mensinergikan semua pihak, maka perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensi Satgas ini adalah untuk mempermudah distribusi kebijakan dan kordinasi pada level kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan rangkaian kerja suksesi tol laut,” tukasnya.

Ia pun berharap dengan adanya sinergi diantara instansi-instansi terkait, disparitas harga yang sudah turun sebesar 10-15% pada tahun 2016-2017 yang lalu, akan kembali turun signifikan di tahun ini.

“Harapan masyarakat di daerah sangat besar agar program tol laut ini bisa menekan angka disparitas harga secara signifikan, yang menurut hasil riset kami sudah turun 10-15% di tahun 2016-2017. Kami meyakini nilai disparitas harga akan turun signifikan jika sinergitas antara lembaga negara di perkuat melalui satgas tol laut ini,” tegasnya.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Program Jejak Pelabuhan, Mahasiswa/i UI Kunjungi IPC TPK

Jakarta (Maritimnews) - Kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) ke…

2 days ago

IPC TPK Gelar Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Pontianak

Pontianak (Maritimnews) - Dukungan perusahaan IPC Terminal Petikemas terhadap Asta Cita ke-4 Pemerintah Republik Indonesia…

2 days ago

Sinergi Operasional IPC TPK dan PTP di Teluk Bayur

Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Teluk Bayur bersama PT Pelabuhan Tanjung…

2 days ago

IPC TPK Jambi Dukung Kelancaran Ekspor Kayu Manis ke Mancanegara

Jambi (Maritimnews) - Indonesia adalah produsen dan eksportir utama kayu manis global, menguasai sekitar 41%…

3 days ago

Barang Kami Tertahan, Bisnis Kami Pun Ikut Berhenti

Dwelling time yang masih jauh di atas standar internasional bukan sekadar masalah teknis kepelabuhanan —…

5 days ago

Pelindo Perkuat Sinergitas Optimalisasi Terminal Kijing, Akses Jalan jadi Prioritas

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memperkuat sinergitas optimalisasi Terminal Kijing Mempawah Kalimantan Barat…

7 days ago