Published On: Mon, Sep 24th, 2018

Benahi Sistem Perizinan Usaha, KKP Targetkan Peningkatan Penerimaan Pajak Sektor Perikanan

Menteri Susi saat berbicara di Save the Date OJK Ocean Confrence.

Menteri Susi saat berbicara di Save the Date OJK Ocean Confrence.

MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus membenahi sistem perizinan usaha perikanan sebagai sarana terus menggenjot produksi perikanan Indonesia. Seperti melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), KKP melakukan review perizinan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang ternyata selama ini masih banyak melanggar aturan.

Sebagaimana tercatat dalam ‘Kelautan dan Perikanan dalam Angka dan Validasi Nasional 2017’, produksi perikanan tangkap Indonesia di  tahun 2017 lalu mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 16,1 juta ton yang terdiri dari 5,65 juta ton ikan budidaya dan 10,45 juta ton rumput laut.

Namun menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, angka tersebut hanya yang tercatat dan dilaporkan. Ia yakin capaian sebenarnya jauh di atas angka tersebut karena banyak pelaku usaha perikanan yang belum tertib dalam pelaporan.

“Kita menyadari bahwa di daerah banyak yang sengaja tidak melaporkan (hasil tangkapan). Ini ada kaitannya dengan sistem dalam perpanjangan izin yang kita berikan kepada kapal-kapal pemilik industri penangkapan ikan di Indonesia, di mana dari beberapa data yang kita miliki jelas bahwa laporan hasil usaha dan laporan hasil penangkapan mereka itu masih jauh dari yang sebenarnya,” tutur Menteri Susi dalam gelaran konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/9).

Menteri Susi mencontohkan kapal purse seine dengan ukuran 70 GT, 120 GT, bahkan 200 GT misalnya melaporkan tangkapan tahunan yang hanya berkisar antara 20 ton, 80 ton, hingga 200 ton. Jumlah ini menurutnya sangat tidak masuk akal karena kapal seukuran tersebut dalam keadaan buruk sekalipun paling tidak dapat menghasilkan tangkapan 1.000 – 2.000 ton setiap tahunnya.

“Laporannya 20 ton setelah diperbaiki menjadi 200 ton, di perbaiki lagi naik jadi 300 ton. Di sini terlihat kepatuhan para pemilik kapal ini sangat-sangat kurang sekali. Para pengusaha industri perikanan tangkap ini harus sudah mulai jelas melakukan pelaporan dengan benar,” imbuhnya.

Kepatuhan dalam pelaporan ini menurut Menteri Susi juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor perikanan. Ia menyayangkan berbagai prestasi dan capaian KKP tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak karena penerimaan pajak dari sektor perikanan masih di bawah 1%.

Oleh karena itu, KKP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mengupayakan program Legal, Reported, and Regulated Fishing (LRRF). Hal ini untuk mendorong transparansi dan ketelusuran (traceability) dalam usaha perikanan.

“Sekarang pasar global sudah lebih terdidik, sudah lebih mengikuti aturan-aturan dalam pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Kalau hasil IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) banyak pengusaha Amerika, Eropa tidak mau beli, makanya harus Legal Reporting and Regulated Fishing. Nah, itu mulai pencatatan ditangkapnya di mana, berapa banyak. Kalau kita mau go pasar internasional ya harus mengikuti itu, tidak bisa seenaknya sendiri,” terang Menteri Susi.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Direktur Intelijen Perpajakan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Peni Harjanto. Ia menyayangkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor perikanan.

“Kami, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan teman-teman KKP untuk mencarikan solusi bagaimana meningkatkan pembayaran pajak para pelaku perekonomian yang bergerak di bidang perikanan terutama perikanan tangkap,” katanya saat mendampingi Menteri Susi dalam konferensi pers tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), semester I 2018, volume dan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Volume ekspor hasil perikanan meningkat dari 475.740 ton (semester I 2017) menjadi 510.050 ton (2018) atau meningkat 7,21 persen. Sedangkan nilai ekspor pada periode tersebut meningkat dari USD2,013 miliar menjadi USD2,272 miliar.

Melihat peningkatan tersebut, Menteri Susi berharap di akhir tahun dapat terjadi lonjakan mengingat di Indonesia bagian timur dan bagian selatan Jawa, sekitar bulan Oktober merupakan musim tangkap yang baik.

Menteri Susi juga menyoroti peningkatan neraca perdagangan hasil perikanan semester I 2018 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada semester I 2017 neraca perdagangan Indonesia senilai USD1,805 miliar meningkat menjadi USD2,055 miliar di tahun 2018. Begitu pula dengan volume dan nilai ekspor komoditas perikanan seperti udang, tuna, rajungan – kepiting, cumi – sotong – gurita, hingga rumput laut yang turut mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, Menteri Susi menilai review sistem perizinan sangat perlu dilakukan demi menata sistem perpajakan sektor perikanan sesuai dengan yang seharusnya, mengingat besarnya potensi usaha perikanan di Indonesia. Ia menyayangkan masih banyaknya pengusaha perikanan dengan kapal di atas 30 GT yang melakukan kecurangan demi menghindari pajak. Padahal hasil yang didapatkan sudah cukup menguntungkan.

Menteri Susi kembali menegaskan, “Kalau nelayan (dengan kapal) di bawah 10 GT tidak perlu lagi izin-izin. Silakan langsung melaut. Kalau pengusaha itu juga bukan pengusaha UMKM kalau sudah 30 GT. Kalau kapal di atas 30 GT itu pendapatan per tahunnya di atas Rp6 miliar, jadi bukan UMKM namanya.”

KKP terus berupaya mendorong pengusaha dan nelayan dalam negeri untuk memperbanyak tangkapan ikan untuk diekspor. Menurut Menteri Susi, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) yang tengah terjadi dapat menjadi peluang produk perikanan Indonesia untuk masuk ke AS. Pasalnya produk perikanan Tiongkok yang biasanya menjadi saingan produk perikanan Indonesia dipersulit masuk ke AS.

“Dengan perang dagang Tiongkok dan Amerika, semestinya pengusaha Indonesia bisa melakukan terobosan mengambil keuntungan. Kita punya kesempatan produksi lebih,” cetusnya.

Menteri Susi pun mengingatkan industri perikanan dalam negeri untuk tidak meminjamkan nama kepada perusahaan Tiongkok, di mana ekspor dilakukan Tiongkok tetapi dengan menggunakan nama industri perikanan Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada 2014 lalu. Guna menghindari tarif ekspor yang tinggi, banyak eksportir Tiongkok menggunakan nama perusahaan Indonesia.

“Tarif ekspor Indonesia ke AS lebih murah dibandingkan dari Tiongkok atau Vietnam. AS kemudian mengetahui (kecurangan Tiongkok yang menggunakan nama industri perikanan Indonesia) sehingga melayangkan ancaman embargo ke Indonesia,” kisahnya.

Untuk itu, Menteri Susi mengimbau para eksportir untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat konsolidasi untuk bersaing dengan negara-negara perikanan besar seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam.

“Jadilah pengusaha yang sportif, punya integritas tinggi, punya semangat tingkat tinggi untuk berproduksi,” tandasnya.

About the Author

- Redaktur

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com