DFW Indonesia: Ada Jarak Regulasi Pusat dan Daerah Dalam Izin Usaha Perikanan Tangkap

“Penertiban izin kapal di pusat mesti diikuti oleh daerah. KKP perlu memberikan asistensi teknis pada daerah agar proses perizinan dilakukan dengan review terlebih dahulu,” kata Abdi.

Pemerintah provinsi harus proaktif memperbaiki perizinan kapal yang menjadi kewenangan provinsi. Jumlah kapal ikan yang sangat signifikan di provinsi memerlukan regulasi perizinan yang ramah terhadap pelaku usaha perikanan kecil di daerah.

Upaya perbaikan izin usaha perikanan tangkap yang telah dilakukan KKP merupakan langkah positif untuk membenahi tata kelola perikanan tangkap. Dengan perizinan, dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan.

Karakteristik dan struktur perikanan tangkap Indonesia didominasi nelayan tradisional yang dikontrol pemerintah daerah. Ada gap kapasitas dan regulasi pusat dan daerah dalam hal izin usaha perikanan tangkap.

Peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri mengingatkan agar pemerintah dan pelaku perikanan tangkap tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja perikanan terutama ABK kapal ikan.

“ABK kapal ikan belum mendapat perlindungan sosial yang memadai seperti asuransi kesehatan, keselamatan dan upah yang wajar,” kata Widya.

Reformasi perikanan tangkap yang dilakukan oleh pemerintah mesti berdampak pada perbaikan kesejahteraan pekerja perikanan. Regulasi pemerintah tentang hal ini seperti Permen KP No Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.42 Tahun 2017 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan perlu segera diimplementasikan guna memberikan perindungan bagi pekerja perikanan.*