Galang Petisi Online, KNTI Harapkan KPU Masukan Unsur Maritim Dalam Debat Capres

Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa Kebesaran, Kejayaan, Kesentausaan dan Kemakmuran negara kita hanya dapat dicapai apabila kita menguasai lautan

Ir. Soekarno, 6 oktober 1966 diatas geladak RI Tjandrasa

Logo Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

MN, Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai pentingnya kemaritiman menjadi tema tersendiri dalam debat calon presiden. Hal ini mengingat bahwa posisi laut dan berbagai sumber daya yang terkandungnya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan adalah masa depan bangsa.

Selama 73 tahun Indonesia berdiri, kita telah sepakat bahwa kita adalah bangsa kepulauan yang dikelilingi lautan sebagai penghubung. Debat Capres sebagai ajang penyampaian gagasan, visi, misi, dan program kerja capres ke depannya jika terpilih nanti, merupakan ajang penilaian publik bagaimana pola pikir kandidat pemimpin negara tersebut.

Dalam Debat Capres kita dapat menilai kemana kelak orientasi pembangunan pada masa pemerintahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019 harus memasukan isu kemaritiman dalam tema debat.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai Capres nomor urut satu mengusung visi utama Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Alangkah baiknya, jika debat capres ini menjadi sarana pasangan Capres petahana memaparkan capaian kinerja masa pemerintahannya serta mengenalkan program lanjutannya dalam bidang kemaritiman.

Kemudian, dari pasangan Prabowo Subianto sebagai Capres nomor urut dua dapat menjadikan debat capres ini sebagai evaluasi kinerja petahana sekaligus mengenalkan visi, misi, dan program kemaritiman yang harusnya dapat lebih baik. Sehingga perdebatan besar gagasan kemaritiman Indonesia dapat membuahkan arah gerak besar negara kelautan dan kepulauan Republik Indonesia yang lebih baik.

Isu kemaritiman termasuk didalamnya antara lain, perikanan, kelautan, kepulauan, perhubungan laut, bahkan termasuk geopolitik regional dan internasional. Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang, jumlah pulau terbanyak, serta wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan.

Oleh karena itu, pola pembangunan sudah sepatutnya yang berorietasi kepada kemaritiman sebagai pijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Jangan sampai beda pemimpin beda pula pijakan pembangunanya, karna hal ini dapat memperlambat Indonesia untuk maju. Adapun cara pencapainnya boleh berbeda, sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing.

Masih ada waktu bagi KPU untuk memutuskan dan memasukan tema kemaritiman sebagai agenda tersendiri dalam debat capres mendatang, agar debat capres kali ini sesuai dengan kepribadian bangsa yang memiliki sejarah panjang kejayaan maritim. Di mana para pemimpin terdahulu memiliki orientasi pembangunan pada sektor kemaritiman, sehingga dalam masa kepemimpinannya pola pembangunan tidak terkesan kalang kabut, karena memiliki pijakan yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan negaranya.

KNTI yang dimotori oleh pengurus DPD KNTI Kota Semarang menggalang dukungan untuk petisi meminta KPU menjadikan isu kemaritiman sebagai debat tersendiri. Petisi yang digalang oleh KNTI tersebut dapat dibuka dan diisi pada laman berikut: https://bit.ly/2ssXxmB.