Sejarah Maritim Internasional Bagi Indonesia

MN, London – Negara Indonesia mengukir sejarah baru di kancah maritim Internasional sebagai negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS).

Sejarah baru tersebut ditandai dengan keputusan Sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 pada hari Jumat (25/1).

Sidang menyetujui dan mengesahkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diajukan oleh delegasi Indonesia untuk selanjutnya akan diadopsi pada Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 bulan Juni 2019 mendatang.

Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan 5 (lima) negara berdaulat yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.

Kini keputusan Sidang Plenary IMO Sub Committee NCSR ke-6 telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS dan berada di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

Terkait ALKI, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo menegaskan, bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari kapal – kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982.

Dipercayanya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang juga merupakan ALKI, menunjukan peran aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri sebagai Poros Maritim Dunia.

(Bayu/MN)