Sinergi TNI AL dan Kemenko Maritim, Langkah Percepatan Rehabilitasi Mangrove

MN, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyelenggarakan Rakor dan Rakernis Potensi Maritim di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur.

Kegiatan yang diagendakan berlangsung selama dua hari dari tanggal 19 – 20 Februari 2019 ini, mengundang narasumber dari internal TNI AL, Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Agung Kuswandono yang menjadi salah satu narasumber dalam acara ini memaparkan tentang Sinergitas Kebijakan dan Program Bidang Kemaritiman, khususnya sinergi dengan TNI AL dalam percepatan rehabilitasi Mangrove di seluruh Indonesia.

“Percepatan rehabilitasi Mangrove merupakan hasil rapat kita dengan TNI AL, agar program perbaikan mangrove terealisasikan di seluruh Indonesia, dan dalam TNI AL ada divisi khusus menangani Mangrove dan hal itu merupakan energi yang sangat luar biasa berguna,  secara nasional program ini akan digerakkan,” jelasnya.

Sinergitas ini juga dilakukan melalui pengembangan Green Port dengan melibatkan Pelindo I sampai dengan IV dan TUKS, serta terdapat 2.459 pelabuhan yang terdiri atas 1.241 pelabuhan umum dan 1.218 terminal khusus.

“Kita juga mengembangkan Green Port, jadi semua pelabuhan harus berbicara tentang lingkungan dan kebersihan, ditambah lagi adanya penanaman mangrove di daerah sekitarnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan tentang pentingnya keterkaitan Mangrove dengan komitmen atau agenda nasional dan international, seperti Mitigasi Bencana, Blue Carbon, Emisi Gas Rumah Kaca, Green Port, dan SDGs.

Menurutnya, dalam hal mitigasi bencana, Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana tsunami dan abrasi pantai. Sekitar 249 kabupaten/kota mempunyai Indeks Risiko Tsunami sedang hingga tinggi.

Kemenko Bidang Kemaritiman bekerjasama dengan BNPB dan KLHK juga telah menyusun dokumen kerja tentang sebaran mangrove kritis pada daerah bahaya tsunami di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan rehabilitasi Mangrove tersebut.

“Hasil evaluasi pasca gempa di Palu menunjukkan bahwa ada satu wilayah di Palu, mangrove ini bisa menahan tsunami, untuk itu semua Mangrove yang hilang kita akan kembalikan, di Indonesia sudah dibagi perklaster dari barat sampai ke timur,” tukasnya.

Seperti kita ketahui, total ekosistem Mangrove di Indonesia sekitar 3.489.140,68 ha pada tahun 2015,  dan sebesar 52 % (sekitar 1,8 Jt ha) ekosistem Mangrove tersebut berada dalam kondisi kritis. Khusus di Pulau Jawa, Mangrove hilang sekitar 82%, dan Kemenko Kemaritiman juga telah bekerjasama dengan KLHK dalam hal penyediaan data base Mangrove yang kritis tersebut.

Ia kemudian menjelaskan bahwa program rehabilitasi selanjutnya tidak hanya berkisar pada rehabilitasi Mangrove, akan tetapi juga meliputi rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun.

“Sinergi harus kita lakukan secara bersama-sama, tidak lagi terkotak-kotak, semoga 5 tahun kedepan kita dapat merasakan progres  yang siginifikan,” tutupnya.