Soroti Anggaran Operasional KKP, DFW Indonesia Nilai Laut Indonesia Masih Jadi Sasaran Pencurian Ikan

MN, Jakarta – Pemerintah Indonesia perlu lebih bekerja keras dalam mengamankan wilayah laut Indonesia dari aksi pencurian ikan oleh kapal asing. Hal ini disebabkan oleh upaya pencuriaan ikan oleh kapal asing ternyata masih sering terjadi hingga saat ini.

Tercatat, hingga tanggal 19 Maret 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap enam belas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan negeri ini.

Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan menjelaskan bahwa maraknya pencurian ikan di wilayah Indonesia bisa saja mengindikasikan berkurangnya stok ikan di laut asal kapal ikan tersebut, sehingga mereka secara agresif melakukan penangkapan ikan di luar teritori mereka.

“Mungkin stok ikan mereka sudah berkurang atau habis, sementara stok ikan Indonesia naik sehingga menggoda mereka untuk agresif menangkap ikan di laut Indonesia,” kata Abdi.

Lebih lanjut, dari enam belas kapal yang ditangkap tersebut, sembilan kapal berbendera Vietnam dan tujuh kapal berbendera Malaysia. Jumlah kapal asing yang melakukan pencurian ikan kemungkinan besar akan bertambah dikarenakan secara terpisah TNI-AL juga berhasil melakukan penangkapan kapal-kapal asing pencuri ikan.

“Melihat data 2014-2018, Vietnam adalah negara yang paling banyak melakukan ilegal fishing di Indonesia yaitu berjumlah 276 kapal yang telah ditangkap,” lanjutnya.

Di satu sisi, upaya KKP untuk memperkuat pengawasan laut saat ini masih terkendala dengan kurangnya hari layar kapal pengawas perikanan dalam melakukan operasi.

“Jumlah hari layar kapal pengawas perikanan berkurang dari 120 hari menjadi hanya 90 hari dalam setahun. Ini artinya, ada ruang bagi kapal ikan asing untuk melakukan aksi. Sebab dari 365 hari dalam setahun, kapal pengawas kita kurang intensif melakukan operasi karena kekurangan anggaran. Bandingkan dengan Kanada dengan tingkat IUU fishing rendah, mereka mengalokasikan 200 hari layar untuk operasi kapal pengawas perikanan,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Program Ekspedisi Bakti Nusa tersebut..

Melihat permasalahan tersebut, ia menyarankan pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang alokasi anggaran untuk operasinal kapal-kapal pengawas perikanan milik KKP tersebut.

“Mengingat stok ikan di laut kita yang terus meningkat dan kini mencapai 12,5 juta ton dan untuk menjaga laut kita dari praktik pencurian ikan, DPR perlu memberikan dukungan peningkatan anggaran kepada KKP agar hari layar kapal pengawas bisa lebih banyak,” tukasnya.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri, menyoroti proses pengadilan bagi pelaku ilegal fishing. Sesuai ketentuan UU No. 45/2009 tentang perikanan ancaman hukuman pidana enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 milyar.

“Di samping memperkuat pengawasan di hulu, pemerintah Indonesia juga mesti memberikan perhatian pada proses dihilir, yaitu pengadilan. Untuk memberikan efek jera, hakim di pengadilan perikanan mesti memberikan hukuman maksimal sesuai ancaman UU bagi pelaku ilegal fishing yang tertangkap di perairan Indonesia.

“Adapun MoU yang telah diteken oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Jaksa Agung dan Panglima TNI beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi strategis untuk lebih memperkuat penegakan hukum di laut sehingga impelemntasinya dalam level operasional sangat menentukan kemanfaataan MoU tersebut,” pungkasnya.