Perluasan Pelabuhan Batam, Wacana atau Keharusan?

Jakarta (Maritimnews) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus membenahi infrastruktur pelabuhan. Pembenahan ini boleh jadi sejalan dengan program Poros Maritim yang dicanangkan orang nomor satu Indonesia itu pada tahun 2015 lalu. Kualitas pelabuhan dengan pengaturan manajemen yang baik akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan itu pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke lokasi yang diwacanakan menjadi pelabuhan baru di Batam pada hari Senin, (24/1/2022). Lokasi pelabuhan terletak di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Rencana pemerintah untuk memperluas pelabuhan di Batam berdasarkan rencana gambar dari Batam New International Port, area datar pelabuhan luasnya 94 hektare, akan ditambah luasnya melalui reklamasi yang mencapai 236 hektare tersebut mendapat tanggapan dari Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar.

“Wacana pembangunan pelabuhan di Batam itu sesuai dengan program Indonesia menuju Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri yang terdiri dari lima pilar dimana di dalam pilar yang ketiga menyebutkan komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Langkah yang  dilakukan oleh Pemerintah ini sepatutnya mendapat apresiasi dari kalangan dunia maritim di Indonesia,” kata Capt. Hakeng dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Pembangunan atau perluasan pelabuhan di Batam dirasa lebih tepat sasaran mengingat fakta sejarah, sejak dulu jalur pelayaran di Selat Malaka atau Selat Sumatera tersebut telah menjadi perlintasan kapal dari dunia.

“Jadi bisa dikatakan poros maritim dunia yang sesungguhnya sudah ada dan sudah terbentuk yakni Selat Sumatera atau Selat Malaka,” jelas Capt. Hakeng.

“Tapi bukan berarti membangun pelabuhan di wilayah lain menjadi kurang penting. Hanya saja memang bila kita berbicara terkait jalur pelayaran kapal dunia, maka itu adanya di Selat Sumatera,” jelasnya lagi.

“Perkembangan pembangunan pelabuhan di Indonesia dapat dikatakan relatif baik, karena dalam masa lima tahun belakangan ini ada beberapa pembangunan pelabuhan baru dan perombakan pelabuhan lama. Hal itu membuat pertumbuhan terhadap kapasitas tampung pelabuhan di Indonesia khususnya untuk kegiatan penanganan kontainer relatif bertambah besar,” imbuh Capt. Hakeng.

Pembangunan Pelabuhan Batam menjadi lebih besar diharapkan mampu bersaing dengan pelabuhan lain yang lebih dulu ada di Selat Sumatera seperti Port Klang, Singapura dan Tanjung Pelepas, Malaysia. Dan perkiraan Menko Marves perluasan pelabuhan itu akan mampu menekan ongkos logistik di Indonesia yang saat ini 23% menjadi 17%.

“Keinginan tersebut tentunya harus dapat diikuti pula dengan ketersedian jumlah armada kapal nasional yang harus siap bertambah. Selain itu harus ada dukungan dan aturan bea masuk dan keluar yang berpihak pada pengusaha logistik yang nantinya berujung kepada harga yang tetap kompetitif bagi konsumen,” ujar Capt. Hakeng yang juga salah satu dewan pengurus dan pendiri Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Sebagai salah satu negara kepulauan dan/atau maritim terbesar di dunia, peran pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis, distribusi barang dari daerah/kota di satu pulau ke daerah/kota di pulau lainnya hampir pasti dilakukan melalui pelabuhan, sehingga peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangatlah besar perannya.

Keberadaan pelabuhan termasuk pengelolaannya sesuai dengan standar internasional baik dari sisi produktivitas, keselamatan, keamanan maupun tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa. Regulasi dan semua aturan turunannya yang menyangkut pengelolaan pelabuhan harus dibuat dengan tujuan agar distribusi barang lancar, efektif dan efisien yang dapat dirasakan oleh semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan.

“Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan volume barang yang akan didistribusikan lewat pelabuhan yang dibangun tadi, sehingga investasi pembangunan pelabuhan atau terminal tadi, dari sisi bisnis dapat menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan. Konsep Ship’s follow the trade ataupun sebaliknya harusnya dijadikan kombinasi yang saling menopang guna menarik minat investor tersebut,” sambungnya.

Hal lain yang menjadi perhatian dari Eks Nakhoda di atas Kapal-Kapal Super Tanker ini adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelabuhan di indonesia yang andal, yang akan menangani industri maritim dan/atau pelabuhan dilakukan paralel dan sejalan dengan kebutuhan era digital.

“Memperbanyak kursus-kursus dan pelatihan harus dilakukan secara intensif guna memastikan agar SDM maritim khususnya yang mengelola industri pelabuhan dapat mempunyai kemampuan minimal setara dengan SDM di negara-negara lainnya,” katanya.

Sambung dia, selain penambahan armada dan profesionalitas SDM, yang perlu diperhatikan juga mengenai teknologi di pelabuhan untuk mendukung kinerja ekspor impor di pelabuhan. Pelabuhan dan pelayaran sudah siap menghadapi teknologi 4.0.

“Teknologi penanganan pengelolaan pelabuhan utamanya pada peralatan bongkar muat yang memungkinkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang memadai sesuai dengan standar internasional baik rasio jumlah maupun tingkat kecepatannya. Di samping tentunya dibantu dengan sistem aplikasi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” jelas dia

Melihat hal-hal tersebut, maka perluasan pelabuhan Batam tersebut merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Harapan saya, Pelabuhan yang sedang dikembangkan ini, akan menjadi pioneer dalam pengembangan green port concept di Indonesia terutama bila kita mengingat posisi Indonesia dalam G20 dan juga terkait komitmen kita dalam COP26,” pungkasnya. (*)