Tekan Pungli, KSOP Panjang Ingin Layanan Digitalisasi Pelabuhan Efektif

Bandar Lampung (Maritimnews) – Dalam rangka mendukung era baru pelabuhan dengan menekan dan efisiensi biaya logistik serta bebas pungli di Pelabuhan Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang berupaya memastikan implementasi digitalisasi di semua lini baik layanan kapal maupun barang berjalan efektif.

Pihak KSOP Kelas I Panjang selaku Regulator telah melaksanakan Sosialisasi SE Dirjen DJPL Nomor 24 dan Penandatanganan Pakta Integritas dari para stakeholder kepelabuhanan, termasuk Komitmen Bersama membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) di pelabuhan Panjang.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala KSOP Kelas I Panjang, Jece Julita Piris terkait penerapan digitalisasi di pelabuhan Panjang Provinsi Lampung untuk menekan cost logistic dan bebas pungutan liar (pungli) serta anti korupsi kepada Maritimnews di Bandar Lampung, Rabu (10/07).

“Kami harus siap merubah mindset menuju WBK dan WBBM, tentu dengan mempersiapkan fasilitas pendukung termasuk aplikasi digital agar layanan kepelabuhanan efektif. Tujuannya menekan biaya logistik dan bebas pungli di pelabuhan Panjang, pengguna jasa dapat mengakses langsung layanan KSOP bahkan cukup pakai HP,” terang Jece.

Implementasi digitalisasi di pelabuhan Panjang, baru-baru ini mendapat apresiasi dari para pengguna jasa, antara lain pihak DPC Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Lampung dan DPW ALFI/ILFA yang menyatakan, bahwa pelayanan kepelabuhanan dapat diakses dengan mudah dan transparan melalui teknologi.

Ditempat terpisah, GM PT Pelindo (Persero) Regional 2 Panjang, Imam Rahmiyadi menyampaikan kepada Maritimnews, Pelindo menerapkan terminal operation system, TPS Online, dan Auto Gate System guna menekan cost logistic di pelabuhan Panjang. “Dirut PT Pelindo saat RDP bersama Komisi VI DPR RI sudah menegaskan kontribusi Pelindo dalam penetapan biaya logistik terbilang kecil, hanya sekitar 7% dari keseluruhan,” ujarnya.

Pelindo juga menyediakan aplikasi untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh stakeholder. Jika terjadi suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, silahkan dilaporkan melalui Whistleblowing System pada website pelindobersih.pelindo.co.id.

Seperti diketahui bersama, bahwa Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) menyatakan digitalisasi sebagai alat efektif untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan pelabuhan. Mengingat pentingnya pelabuhan bebas pungli, Stranas memasukan aksi reformasi tata kelola pelabuhan dalam salah satu dari 15 aksi pencegahan korupsi.

(Bayu Jagadsea/MN)