Tanggapi Persoalan Pagar Laut, Ketum Relawan Ampera : Parameter Kerja Sama Kabinet Merah Putih

MN, Jakarta – Fenomena pagar laut yang terjadi di pesisir Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah menarik perhatian publik serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam kita, khususnya di wilayah pesisir dan perairan laut. 

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera), Makbul Ramadhani, menilai bahwa kejadian ini mengungkap betapa rapuhnya sistem pengelolaan lingkungan laut di negara kita.

Menurutnya, permasalahan ini mencerminkan bagaimana para pengusaha besar mampu mentaktisi peran negara seakan-akan negara hilang kontrol terhadap ruang laut. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut tersebut yang terbit sejak tahun 2023. Padahal sudah tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Alumni Magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) ini menekankan bahwa ini merupakan bentuk pengabaian terhadap amanat konstitusi, misalnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa aktivitas yang dapat mengganggu akses masyarakat ke laut, seperti pemagaran tanpa izin, jelas telah dilanggar oleh praktik-praktik seperti ini. 

“Sudah saatnya kita bertanya, siapa yang diuntungkan dari fenomena ini?” tekannya.

Dalam konteks penyelesaian persoalan pagar laut ini bisa menjadi parameter kerja sama (sinergitas) para menteri terkait, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah untuk mengambil langkah merumuskan kebijakan dan memberikan solusi jangka panjang.

“Agar masalah ini tidak boleh terulang kembali,” tegas pria yang juga menjabat Direktur Maritim Research Institute (Marin Nusantara).

Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki jiwa patriotisme yang tidak perlu diragukan lagi serta pasti mampu menyelesaikan permasalahan ini. 

“Namun, saya percaya beliau ingin melihat langsung sejauh mana para pembantunya (menteri) dapat bekerja. Jika mereka tidak mampu bekerja dengan baik dan cepat, saya yakin mereka akan menjadi kandidat untuk diresuffle,” pungkasnya