UK Department for Transport dan Ditjen Hubla Gelar Maritime Security Trainer
MN, Benoa – Dalam rangka penanganan aspek keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, jajaran Kementerian Perhubungan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber…
MN, Benoa – Dalam rangka penanganan aspek keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, jajaran Kementerian Perhubungan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber…
Staf Ahli Presdien bidang Maritim, M. Riza Damamik mengukapkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat optimal dalam mengupayakan mengatasi ketimpangan penguasaan ikan yang mendera para nelayan Marhaen Indonesia.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis mengadakan Diskusi Media II yang tema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK” yang diselenggarakan di Aula Keluarga Besar Marhaenis, Central Cikini Building Gd.Impression Lantai 4, Jl. Cikini Raya 58A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (15/4).
PT Aditya Aryaprawira Shipping sejak tahun 2009 sudah merambah bisnis oil and gas. Walaupun bisnis itu tidak sebagus beberapa dekade terakhir, namun usaha di bidang energi tetap menggiurkan bagi industri-industri yang bergerak di bidang maritim.
MN, Bengkulu – Dalam rangka menuju World Class Port di tahun 2020, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC mengoptimalkan teknologi informasi…
Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Aditya Aryaprawira Shipping, membuat Adhitya Ongkowidagdo terus mengembangkan ekonomi berbagi dalam menjalankan bisnisnya.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai hal di wilayah Kepualauan Natuna demi menunjukkan kedaulatan bangsa. Diantaranya dengan menyiapkan fishing zone bagi para nelayan dan juga wilayah kerja minyak dan gas bumi.
Salah satu permasalahan mendasar yang terus menghantui pengelolaan pertahanan dan keamanan maritim kita ialah belum adanya integrasi berbagai hal yang terkait di dalamnya, termasuk permasalahan regulasi yang selama ini masih berjalan tanpa integrasi yang baik antar pemangku kepentingan maritim kita.
Sidang Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 yang berlangsung pada tanggal 16-25 Januari tahun ini di Kantor Pusat IMO di London, Inggris akan menjadi peristiwa bersejarah dalam perjalanan Indonesia sebagai negara yang berada di posisi silang dunia. Sidang ini menyetujui proposal Indonesia untuk menerapkan Bagan Pemisah Alur atau lebih dikenal dengan nama Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok.
Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) menggelar Round Table Discussion (RTD) dengan tema ”Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok” di Ruang Antonov Klub Eksekutif Persada Halim Perdanakusuma, Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (14/2).