Perkuat Arsitektur Poros Maritim Dunia, Bakamla Susun Strategi Keamanan Maritim Terintegrasi
Kolonel Bakamla Salim saat berbicara di RTD IK2MI pada Kamis (14/2).
MN, Jakarta – Salah satu permasalahan mendasar yang terus menghantui pengelolaan pertahanan dan keamanan maritim kita ialah belum adanya integrasi berbagai hal yang terkait di dalamnya, termasuk permasalahan regulasi yang selama ini masih berjalan tanpa integrasi yang baik antar pemangku kepentingan maritim kita.
Sebagai sebuah institusi keamanan maritim kita yang keberadaannya sudah diakui oleh banyak negara di dunia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sudah menyadari akan potensi permasalahan tersebut.
Lembaga yang diharapkan menjadi cikal bakal Coast Guard negeri ini sudah mulai melakukan lagkah antisipasi dengan memelopori pengintegrasian berbagai hal terkait fungsinya sebagai institusi penjaga laut dan pantai yang diakui dunia internasional.
Masalah yang dihadapi oleh Bakamla RI dan seluruh pemangku kepentingan kemaritiman negeri ini pada dasarnya bermuara pada satu hal, yaitu belum tersedianya arsitektur kebijakan maritim lainnya setelah keluarnya Perpres Kelautan no 16 tahun 2017.
“Arsitektur kebijakan pada visi poros maritim dunia ini, dimulai saat keluarnya Perpres no. 16 tahun 2017, lebih dari dua tahun setelah Pak Jokowi dilantik menjadi presiden,” ujar Plh. Direktur Kerjasama Bakamla Kolonel Bakamla Salim saat berbicara di Round Table Discussion IK2MI, Kamis (14/2).
Tidak seperti negara – negara dengan akar budaya maritim yang kuat, kita masih jauh dari tahapan itu. Untuk menurunkan visi poros maritim dunia hingga tataran doktrin.
“Setelah Perpres no. 6 tahun 2017 tersebut keluar, belum ada arsitektur kebijakan maritim lainnya yang dirancang dan dikeluarkan oleh negeri ini. Kita tidak punya doktrin kebijakan maritim atau external maritime doctrine. Tidak seperti negara-negara lain yang mengeluarkan Indian Maritime Doctrine ataupun British Maritime Doctrine, kita tidak punya itu,” tukas mantan Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal III Koarmada I tersebut.
Menjadi semakin krusial dikarenakan pada akhirnya kita tidak memiliki berbagai strategi pertahanan yang berbasis kemaritiman. Ini cukup memilukan karena 63% wilayah laut kita adalah lautan dengan beberapa wilayahnya menjadi jalur pelayaran utama dunia.
“Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki strategi keamanan maritim dan strategi pertahanan maritim. Bahkan sampai strategi pertahanan militer berbasis maritim pun negeri kita belum memilikinya,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Kolonel Salim menjelaskan bahwa Bakamla RI saat ini sudah mulai menyusun strategi keamanan maritim Indonesia yang tidak berjalan sedirian namun terintegrasi satu sama lainnya.
“Kami dari Bakamla sudah mulai juga menyusun strategi keamanan maritim Indonesia. Ini semuanya tidak berjalan dengan sendirinya, namun harus saling terintegrasi antara satu dengan lainnya,” pungkasnya.
