Laus Deo Rumayom: Sesalkan Surat APS dan MRP Diabaikan Menteri Perhubungan
Laus Deo Rumayom
Jayapura (Maritimnews) – Kementerian Perhubungan dianggap telah mengabaikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Orang Asli Papua untuk pembangunan Papua, khususnya sektor transportasi dan bisnis shipping, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak merespon pihak Analisis Papua Strategis (APS) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar putra terbaik Papua mendapat prioritas membangun tanah kelahirannya.
Founder APS, Laus Deo Rumayom menegaskan, bahwa APS sudah menyurati Menteri Perhubungan tertanggal 22 Desember 2022, selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan MRP yang merupakan wadah masyarakat adat resmi dan secara spesifik Dewan Adat suku Moy dan Tepera juga menyurati Kementerian Perhubungan disaat bersamaan dengan tuntutan yang sama.
“Permintaan kami agar salah satu putra terbaik Papua yakni Willem Thobias Fofid dikembalikan untuk dapat bertugas di tanah Papua,” terang Laus Deo Rumayom kepada Maritimnews di Jayapura, Senin (29/5).
Laus yang juga akademisi Universitas Cenderawasih dan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan periode 2019-2022 sangat menyayangkan tidak adanya balasan surat dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, terkait permintaan agar salah satu putra terbaik Papua untuk ditugaskan kembali di Papua.
APS Centre for Development and Global Studies
APS sebagai wadah komunitas profesional putra-putri Papua meluncurkan APS Centre for Development and Global Studies, Senin tanggal 29 Mei 2023, sebagai Lembaga riset yang bertujuan membantu Pemerintah melakukan penelitian dalam berbagai bidang, seperti Masyarakat Adat, Komunikasi, Transportasi, Pemberdayaan Perempuan & Anak, Pemuda, Olahraga, Agama, Teknologi dan Ekonomi Bisnis Perbankan.
Selain itu salah satu fokus dari lembaga riset ini adalah melakukan mapping SDM Orang Asli Papua dalam struktur pemerintahan baik didaerah maupun dipusat, dalam menunjang pembangunan secara holistik di 6 Provinsi di Papua, khususnya 4 provinsi Daerah Otonom Baru.
“Kami berharap kehadiran APS Centre for Development and Global Strategies dapat membantu menjembatani antara Pemerintah Daerah, Pimpinan Agama, Masyarakat Adat yang ada di Papua dengan Pemerintah Pusat,” pungkas Laus.
(Bayu Jagadsea/MN)
