Categories: GeopolitikHL

Konflik LCS, Ketua IK2MI: Jangan Biarkan Wilayah kita Dicaplok

Para Pembicara RTD di Hotel Grand Cempaka (28/7)

MNOL, Jakarta – Setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Natuna tidak boleh diklaim, dikuasai, dan diakuisisi oleh negara-negara manapun. Penjagaan dan pengamanan Perairan Natuna harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut secara terus menerus dan tidak boleh insidental.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua IK2MI Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo pada kegiatan Round Table Discussion (RTD) di Jakarta, Kamis (28/7/2016). Para pembicara dalam RTD itu antara lain Kurtubi yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman Laksamana Muda TNI Dr Surya Wiranto dan Sekdiskumal Kolonel Laut (Kh) Dr Kresno Buntoro dengan moderator Retno Windarti, SH, MSc.

RTD dengan tema “Sengketa Laut China Selatan Pasca Putusan Permanen Arbitrase” dibuka Ketua IK2MI Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo. “Negara kita sebagai kawasan maritim yang sangatlah luas harus kita jaga, amankan, dan kelola demi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” ucapnya.

Terkait dengan keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase atas kawasan Laut China Selatan, Didik Heru berharap kita semua bisa menyikapinya dengan arif, sehingga tidak akan terjadi suatu konflik. Dia tidak bisa membayangkan jika konflik terbuka terjadi atas negara-negara yang memiliki kepentingan dengan kawasan Laut China Selatan.

Apalagi Indonesia adalah negara netral yang memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. “Saya tidak bisa membayangkan jika terjadi Perang Dunia III,” katanya.

Sedangkan Kurtubi lebih tegas lagi menyatakan kecurigaannya terhadap Tiongkok atas perairan Natuna. Dia mengatakan persoalan ikan di Laut China Selatan merupakan masalah kecil. “Saya yakin China dengan segala cara dan strategi ingin menguasai Natuna. Ikan hanya soal kecil,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Tiongkok dengan perkembangannya yang sangat pesat sangatlah perlu banyak energi seperti gas dan minyak.

“Di Natuna sudah terbukti cadangan gasnya sangatlah besar, yaitu sekitar 40 triliun kubik. Cadangan gas itu jika dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri kita bisa untuk jangka waktu 50 hingga 100 tahun. Jika Natuna dicaplok oleh China, kita hanya bisa gigit jari. Untuk itu perlu diwaspadai. Jangan ada kerjasama dengan China atau Malaysia untuk membangun rig-rig. Lebih baik kita kerjasama dengan Amerika atau Perancis yang tidak memiliki kepentingan di kawasan Natuna,” pungkasnya. (Tan)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Uji Emisi di Tanjung Priok, Pelindo Ajak Ekosistem Pelabuhan Jaga Lingkungan

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…

6 days ago

Sosialisasi Perkuat Ekosistem Vendor Pelindo Regional 4

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…

6 days ago

Semester I 2026, Arus Barang PMT Tumbuh 10,85 persen

Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…

6 days ago

FSP BUMN Bersatu Dukung RUU Ketenagakerjaan, Adaptif Dengan Perubahan Ekosistem Berusaha

Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…

7 days ago

Aksi Damai Aliansi Pekerja Tanjung Perak di depan Pengadilan Tipikor Surabaya

Surabaya (Maritimnews) - Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Perak menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap…

7 days ago

FSP BUMN Bersatu Memohon Putusan Bebas Murni Bagi 6 Karyawan PT APBS Pelindo

Jakarta (Maritimnews) – Enam terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran yang berkaitan dengan…

1 week ago