Bahas Percepatan Poros Maritim, Jokowi Gelar Ratas di Tepi Danau Toba

MNOL, Simalungun – Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) dengan bersama menteri anggota kabinet membahas poros maritim di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (20/8/2016). Hotel ini berada di tepi Danau Toba dan presiden sendiri tiba tiba di lokasi sekitar pukul 16.55 WIB.

Poin yang dibahas adalah percepatan implementasi poros maritim dunia yang ditinjau dari perjalanan lima pilar pembangunan maritim.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Sibolga dan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas percepatan implementasi Poros maritim.
Pasalnya, hampir dua tahun poros maritim selalu didengungkan namun implentasinya saat ini ada yang sudah berjalan dan yang belum berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus secara maksimal memanfaatkan posisi strategis di mana dua pertiga wilayahnya adalah lautan, salah satunya dengan pengembangan pelabuhan-pelabuhan.

“Kita juga harus beri prioritas pada infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan tol laut dan beberapa kali saya sampaikan berkaitan seaport, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan,” ujar Jokowi.

Masih kata Jokowi, pengolahan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, yaitu Batam, Sumut dan Aceh, bisa betul-betul bisa kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia.

Terkait poros maritim, Jokowi juga mengingatkan soal pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menyangkut sektor perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari, pariwisata dan jasa kelautan lainnya.

Selanjutnya soal pertahanan dan keamanan maritim yang merupakan pilar kelima pembangunan maritim turut menjadi sorotan Jokowi. Hal itu menyangkut masalah ancaman maritim yang kerap terjadi bagi pelaku pelayaran.

“Terakhir yang juga tidak kita abaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim kita dalam rangka menghadapi ancaman di laut. Bukan hanya illegal fishing, tapi perusakan ekosistem laut. Dan laut sering digunakan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya laut,” pungkas Jokowi.

Beberapa menteri yang hadir yaitu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, MenPAN-RB Asman Abnur, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawana Munaf, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menariknya, Menteri Susi malah tidak terlihat hadir dalam rapat ini. Padahal permasalahan yang dibahas banyak yang menyangkut tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. (Tan)