Soal Reklamasi, Pengamat ini Tantang Gubernur DKI dan Menko Maritim untuk Debat Terbuka

Luhut dan Ahok ditantang Debat Terbuka (Foto: MI Gali Pradipta)

MNOL, Jakarta – Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Ubaidillah, melayangkan tantangan untuk debat terbuka dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan soal reklamasi Teluk Jakarta.

Hal itu berawal dari pemasaran dan penjualan properti fiktif konsep Pluit City di lahan rencana reklamasi pulau G sejak 2013 oleh PT.Muara Wisesa Samudera (MWS) anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL).

“Pemasaran dan penjualan properti ilegal yang diketahui belum mendapat izin dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, merupakan bentuk arogansi pengembang dan sangat berpotensi merusak lingkungan dan merugikan konsumen,” ungkap Ubaidillah.

Menurutnya, izin reklamasi yang belum jelas namun pemerintah sudah berani memasarkan me-launching penjualan properti di situ sama saja suatu tindakan illegal.

“Izin reklamasi belum ada, apa lagi izin launching properti, sertifikasi, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan dan lain-lain,” tegas pria yang kini menjabat sebagai Sekjen Koalisi Perkotaan (Jakarta Urban Coalition) tersebut.

Seiring masifnya pemasaran dan penjualan, diketahui MWS mengajukan permohonan izin pelaksanaan pembuatan fisik Pulau G pada tanggal 6 Oktober 2014.

Sementara Surat Permohonan MWS tersebut ditindaklanjuti cepat oleh Ahok yang baru saja dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta  menggantikan Jokowi, dengan menerbitkan keputusan gubernur (SK.Gub) No.2238/2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada MWS.

“Surat permohonan MWS tanggal 6 Oktober 2014 dan Ahok berikan izin tanggal 23 Desember 2014,” ungkapnya.

Masih kata dia, dengan tegas mempertanyakan mungkinkah memenuhi berbagai kajian, izin-izin dan prosedur teknis dalam dua bulan? Mungkinkah tidak ada indikasi korupsi? Mungkinkah tidak ada niat jahat?

Dalam perkembangannya SK.Gub.No.2238/2014 tersebut digugat oleh masyarakat di PTUN dan dalam putusannya hakim mengabulkan seluruh gugatan dan  membatalkan SK.Gub. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Dengan putusan PTUN No.193/G/LH/2015/PTUN-JKT tertanggal 31 Mei 2016, hakim menyatakan SK.Gub. Reklamasi Pulau G bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

“Dari situ tidak ada kepentingan umum kecuali kepentingan bisnis semata, mengganggu objek vital, menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi,infrastruktur dan lain-lain,” bebernya.

Lebih lanjut pemerhati lingkungan perkotaan ini mengungkapkan tidak ada alasan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, apalagi dasarnya adalah pemaksaan kehendak seperti keinginan Menko Kemaritiman Luhut B.Panjaitan belakangan ini.

“Luhut harus belajar kepada KLHK dimana bersama masyarakat pernah se-visi menolak Reklamasi di sidang PTUN,” selorohnya.

“Ahok dan Luhut harus belajar dan jangan asal menggunakan kekuasaan, menabrak aturan demi membela pengembang hitam Podomoro. Saya tantang Gubernur DKI dan Menko Maritim untuk debat secara terbuka,” pungkas Ubaidillah. (Tan)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Akhirman back to alma mater, Motivasi 120 Siswa SMAN 7 Soppeng

Soppeng (Maritimnews) - Executive Director PT Pelindo (Persero) Regional 4, Akhirman kembali ke almamaternya, SMA…

2 hours ago

Amankan Aset di Papua dan Perbatasan, Pelindo Gandeng Tiga Kejati

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset,…

8 hours ago

TPS Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria

Surabaya (Maritimnews) – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi…

2 days ago

Pelindo Jadi Orkestrator Lewat Command Center PINP

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak lagi memposisikan hanya sebagai operator pelabuhan. Kini…

2 days ago

PINP Jalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021

Jakarta (Maritimnews) - Penerapan program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero)…

3 days ago

PINP, Puncak Transformasi Pelindo dari Operator Pelabuhan Menjadi Orkestrator Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - Program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) menjadi puncak transformasi Pelindo bersama DANANTARA,…

4 days ago