Sosialisasi Mekanisme Penyusunan Perka di SPKKL Jayapura
MNOL, Jayapura – Setelah sukses menggelar sosialisasi tentang Tata Cara Pembentukan Perka Bakamla di lima Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla RI di Bali, Sambas, Tarakan, Stasiun Bumi Bitung, dan Armada Serei, kini sosialisasi yang sama digelar pula di SPKKL Jayapura, Jayapura, Propinsi Papua, Rabu (28/12/2016).
Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut RI (Perka Bakamla RI), yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI dan berlaku di seluruh wilayah kerja Bakamla RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berkaitan dengan kebutuhan Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dan/atau unit-unit kerja di daerah yang berada dibawah koordinasinya, maka Bakamla RI dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi melangsungkan Program Perencanaan/Sosialisasi Penyusunan Peraturan Kepala yang merupakan langkah awal untuk menentukan bentuk akhir dari Peraturan Kepala.
Acara dibuka dengan paparan sosialisasi Penyusunan Perka Bakamla oleh Kepala Subbagian Protokol Leonardi Hillman, S.E., M.T. di kantor SPKKL Jayapura, Jln Kayu Batu Pantai Base-G, kota Jayapura Prov. Papua, dan diikuti oleh seluruh personil SPKKL Jayapura. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan penjelasan tentang kehumasan oleh Staf Humas Rohman. Selain itu juga disampaikan paparan berjudul ‘’Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Model Sinergitas Model Operasi di Laut dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Bakamla RI’’ oleh Staf Litbang Hutomo Putra, S.Hum. Paparan tersebut untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan terkait pengembangan organisasi. Acara ditutup dengan paparan oleh staf Tata Laksana Ozzy Eko, S. H. yang menjelaskan tata cara pengisian kuisioner program perencanaan penyusunan peraturan Kepala Bakamla RI yang telah disiapkan untuk seluruh peserta sosialisasi.
Diharapkan melalui sosialisasi yang diadakan di tiap wilayah zona maritim Bakamla RI dapat memberikan dukungan maksimal terkait penyusunan Perka Bakamla nantinya, serta dukungan terkait tugas dan fungsi kehumasan.
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…