Ekonomi Maritim menjadi Prioritas Pemerintah untuk Bangun Perekonomian Nasional

MNOL, Depok – Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah sudah merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan ekonomi maritim. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan di Auditorium Juwono Sudarsono, Gedung F FISIP UI saat memberikan Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), Rabu (05/04).

Kuliah umum bertemakan Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dengan Perpres No.16 Tahun 2017 itu menekankan pada program ekonomi maritim untuk pertumbuhan nasional.

Dalam membangun program ekonomi maritim, Purnawirawan Baret Merah itu menjelaskan, ada beberapa program prioritas tahun 2017 yang telah disiapkan, yakni program level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), program level Perhubungan, Transportasi dan Logistik, program level Pariwisata, program level Kelautan dan Perikanan, serta program level Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Untuk program level Kemenko Maritim sendiri, fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan plastic debris, Penyusunan dan Analisis PDB Kemaritiman untuk formulasi kebijakan, Pengembangan industri strategis bidang Kemaritiman, dan Implementasi dan pengawasan program TKDN,” ujarnya.

Mengenai pengelolaan sampah plastik dan pengurangan debris, setidaknya ada lima (5) langkah aksi yang dilakukan Kemenko Maritim yakni, Assesment terhadap hotspot dari marine plastic debris dan kota dari sumber sampah tersebut, Design kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada leakage sampah ke lautan, Pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut, Pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan, serta Pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.

“Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus berperan aktif memerangi sampah plastik tersebut. Indonesia ini penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua setelah China, oleh sebab itu, selain memerangi pencemaran sampah, kita juga harus waspada karena berdampak pada kesehatan dan pariwisata,” jelasnya.

Menurut Menko Luhut, pengembangan industri strategis bidang kemaritiman yaitu dengan pembangunan 14 kawasan industri, antara lain, Kawasan Industri Kuala Tanjung (Industri Aluminium), Kawasan Industri Lombok (Industri Karet), Kawasan Industri Palu ( Industri Rotan, Karet, Kakao, Smelter), Kawasan Industri Teluk Bitung (Industri Agro dan Logistik), serta kawasan industri lainnya.

“Selain itu kita juga meningkatkan pariwisata, termasuk Membangun 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, dan Komodo. Dari destinasi tersebut, dilakukan perkembangan pembangunan 3 kawasan pariwisata utama yakni Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur,” pungkasnya.

Untuk Danau Toba, tambah Luhut, dilakukan penyelesaian lahan kawasan untuk resort wisata, studi peningkatan kualitas air dan penurunan muka air danau toba, serta pengembangan softskills masyarakat sekitar.

“Untuk kawasan Mandalika dilakukan penyelesaian lahan dan promosi kawasan kepada investor untuk pengembangan wilayah. Sedangkan untuk Borobudur dilakukan rakor pembentukan badan otorita dan Kajian pengembangan Borobudur Prambanan dan perbandingan dengan kawasan sejenis atau Angkor Wat,” tutupnya.

(Anug/MN)